Samarinda, Sekala.id – Program unggulan bertajuk “Gratispol” akhirnya tidak lagi sekadar janji kampanye. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai merealisasikan janji besar Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu dengan meluncurkan layanan pendidikan tinggi dan kesehatan gratis bagi warga.
Kebijakan ini diumumkan secara resmi dalam forum terbuka di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK), Rabu (17/6/2025), oleh Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dasmiah.
Di hadapan awak media dan pemangku kepentingan, Dasmiah menegaskan bahwa esensi Gratispol tak sebatas soal biaya kuliah gratis. Lebih dari itu, program ini menyasar perluasan akses pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini tersisih karena keterbatasan ekonomi.
“Masih banyak lulusan SMA kita yang tidak melanjutkan kuliah, padahal APK (angka partisipasi kasar) SMA di Kaltim sudah tertinggi secara nasional. Yang bisa memutus rantai kemiskinan hanya pendidikan,” tegasnya.
Program ini menjadi yang pertama di Indonesia: sebuah bantuan pendidikan berbasis anggaran daerah yang berlaku lintas jenjang, dari diploma hingga S3. Target utamanya adalah mahasiswa baru yang memiliki KTP Kaltim dan kuliah di perguruan tinggi dalam provinsi.
Menariknya, skema pendanaan dilakukan langsung melalui kerja sama antara pemerintah dan kampus. Orang tua mahasiswa tak perlu mengurus administrasi rumit. Dana bantuan ditransfer langsung dari Pemprov ke rekening institusi pendidikan.
Kebijakan ini efektif berjalan sejak Mei 2025, setelah RPJMD direvisi dan anggaran disesuaikan. Proses penyesuaian dimulai sejak Maret, atau hanya sebulan setelah Rudy Mas’ud dilantik sebagai gubernur.
Di Universitas Mulawarman, misalnya, rata-rata UKT berada di bawah Rp5 juta. Namun, untuk Fakultas Farmasi ditetapkan batas hingga Rp7,5 juta, dan Kedokteran maksimal Rp15 juta. Di atas nilai itu, mahasiswa dianggap berasal dari keluarga mampu dan tidak mendapat bantuan.
Sejak 16 Juni 2025, perguruan tinggi yang telah meneken kerja sama dilarang memungut UKT dari mahasiswa baru penerima manfaat Gratispol. Bila melanggar, pihak kampus akan dimintai pertanggungjawaban.
Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga masuk dalam orbit Gratispol. Mulai pertengahan tahun ini, Pemprov Kaltim memastikan seluruh warga ber-KTP Kaltim berhak atas layanan kesehatan gratis.
“Cukup bawa KTP, tidak perlu KK. Kalau belum terdaftar, warga bisa langsung ke rumah sakit pemerintah,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin.
Anggaran tambahan sebesar Rp113 miliar disiapkan untuk mendukung program ini, di luar anggaran rutin Dinkes sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut digunakan antara lain untuk membayar premi peserta BPJS kategori tidak mampu dan belum terdaftar.
Namun Jaya tak menutupi bahwa jalan menuju peluncuran program ini tak mudah. “Kami sudah beberapa kali bolak-balik ke kementerian untuk urusan regulasi. Bukan hal sepele. Sekarang tinggal menyelesaikan rekonsiliasi sekitar 146 ribu jiwa. Sebagian sudah aktif dan mendapatkan jaminan,” jelasnya.
Ia juga meminta warga untuk aktif melaporkan jika ada rumah sakit pemerintah yang menolak memberikan layanan. “Ini soal hak warga. Kalau ada yang tidak dilayani, laporkan.”
Di tengah dua program besar tersebut, Pemprov Kaltim juga menyiapkan satu kejutan: bantuan umroh gratis bagi para marbot masjid. Rencana ini sudah difinalisasi dan akan disimbolkan secara resmi pada akhir Juni 2025.
“Juknisnya sudah ada, tinggal pelaksanaan,” ujar Dasmiah.
(Jor/El/Sekala)
