Kukar, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong program revitalisasi dan optimalisasi posyandu sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan posyandu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, waktu, dan kesiapan lokasi. Wilayah padat penduduk yang memiliki lahan tersedia menjadi prioritas utama.
“Misalnya, di daerah yang bayi dan balitanya banyak serta penduduknya padat. Tapi yang paling penting adalah lahan. Kalau belum tersedia, meskipun kebutuhannya tinggi, tidak bisa kita bangun karena tidak ada anggaran pembebasan lahan,” ujar Arianto, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa penyediaan lahan menjadi kunci keberhasilan program ini. Untuk itu, DPMD Kukar mengandalkan kolaborasi dengan pemerintah desa serta masyarakat agar lahan bisa disiapkan, baik melalui hibah maupun aset desa.
“Jadi kolaborasinya seperti ini: pemerintah desa menyiapkan lahan, masyarakat bisa menghibahkan. Nah, yang seperti itu kita prioritaskan dan kita data untuk segera dibangun,” jelasnya.
Arianto juga memastikan bahwa setiap posyandu yang dibangun akan mengikuti standar teknis dari Dinas Kesehatan agar fungsi pelayanan dasar yang diemban tetap terjaga.
“Posyandu yang dibangun oleh DPMD kita sesuaikan dengan standar dari Dinas Kesehatan. Ini memang sudah menjadi program di RPJMD, optimalisasi dan revitalisasi posyandu,” tegasnya.
Saat ini, tercatat ada 799 unit posyandu di Kukar. Namun, karena keterbatasan anggaran dan waktu, tidak semua bisa direvitalisasi sekaligus.
“Untuk menentukan prioritas, kami sudah diarahkan langsung oleh Pak Bupati. Biasanya yang kita dahulukan adalah posyandu dengan jumlah kunjungan tinggi. Karena tidak mungkin kita bangun semua sekaligus, butuh waktu dan anggaran yang bertahap,” tutup Arianto. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
