Samarinda, Sekala.id – Proyek pembangunan akses jalan menuju Bandara APT Pranoto kembali terganjal. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kalimantan Timur (Kaltim) Hariadi Purwatmoko, mengungkapkan bahwa dua paket pembangunan jalan dan jembatan dari simpang Ringroad 4 ke bandara harus ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran 2025.
“Paket jalan dan jembatan senilai Rp410 miliar sementara ini dipending karena efisiensi. Kami masih menunggu arah kebijakan pembangunan dari RPJMB,” kata Hariadi dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Padahal, menurutnya, lahan untuk proyek tersebut sudah bebas, dan akses baru ini diyakini dapat mempercepat mobilitas ke bandara serta mengurai kemacetan di jalur utama.
Hariadi menyebutkan, jika kondisi anggaran memungkinkan, proyek ini baru bisa dilanjutkan pada 2026. Sementara itu, Dinas PUPR-Pera terus berupaya menjaga kondisi infrastruktur jalan provinsi yang hingga akhir 2024 telah mencapai 82 persen dalam kondisi mantap, dengan target 100 persen pada 2027.
Namun, ia menyoroti tantangan utama dalam pemeliharaan jalan, terutama di tengah cuaca ekstrem dan tingginya beban kendaraan berat. “Aspal bisa cepat rusak kalau tidak dirawat, apalagi di musim hujan seperti sekarang,” katanya.
Salah satu kasus kerusakan parah terjadi di Berau, di mana jalan putus total akibat cuaca dan harus ditangani sementara dengan pemasangan box culvert oleh UPTD 3.
Untuk ruas jalan lain, seperti Harun Nafsi–Palaran dan sekitar Big Mall, Hariadi mengatakan masih menunggu tindak lanjut pembebasan lahan. Ia juga menyebut pengembangan jalan provinsi dari Jembatan Mahakam ke Mahulu akan diusulkan kembali pada 2026.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyoroti minimnya anggaran untuk pemeliharaan jalan, terutama di wilayah UPTD 2 yang mencakup Samarinda, Kukar, dan Kubar.
“Dari total Rp28 miliar anggaran, Rp10 miliar habis untuk BBM. Sisa Rp18 miliar untuk tiga daerah jelas sangat minim,” tegas Subandi.
Ia menambahkan, kurangnya alat berat dan sumber daya membuat banyak pekerjaan dilakukan swakelola bahkan harus menyewa alat dalam kondisi darurat. Komisi III pun mendesak pemerintah provinsi agar memperjuangkan penambahan anggaran infrastruktur dalam APBD mendatang.
“Kondisinya seperti orang sakit, baru ditangani saat sudah parah. Harapan kami, tahun depan bisa lebih baik,” tutupnya. (Jor/El/Sekala)
