Samarinda, Sekala.id – Masalah daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan kembali mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Senin (21/4/2025). Komisi IV menyoroti bahwa kapasitas sekolah negeri di Balikpapan hanya mampu menampung sekitar 51 persen siswa baru.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menyebut persoalan ini sebagai darurat layanan pendidikan yang harus segera direspons.
“Balikpapan Tengah sampai saat ini belum memiliki satu pun SMA atau SMK negeri. Kami mendorong agar pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) diprioritaskan tahun ini,” tegasnya.
Permintaan pembangunan dua SMA dan dua SMK sudah diajukan ke pemerintah provinsi melalui Wali Kota Balikpapan. Usulan ini diharapkan bisa menjawab krisis kapasitas yang selalu muncul tiap tahun saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sementara itu, kondisi di Samarinda berbanding terbalik. Daya tampung sekolah cukup, tetapi distribusi siswa timpang karena sebagian besar pelajar menumpuk di sekolah unggulan. Menurut Baba, hal ini menunjukkan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan.
“Kalau semua sekolah berkualitas baik, siswa tidak perlu berebut masuk ke sekolah favorit,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim memastikan bahwa program bantuan pendidikan GratisPol tetap dilanjutkan dan diperluas. Selain sekolah negeri dan swasta, pondok pesantren juga akan mendapat dukungan seragam, sepatu, dan tas—selama santri berstatus warga Kaltim.
Dari segi anggaran, sebanyak Rp750 miliar telah disiapkan untuk mendukung program pendidikan gratis ini, termasuk BOSDA dan bantuan mahasiswa S1-S2 melalui Biro Kesra.
“Kami juga sedang diskusikan apakah pendanaan diberikan langsung ke sekolah atau melalui dinas. Yang pasti, pendidikan tetap jadi prioritas kami,” tutup Baba. (Jor/El/Sekala)
