Samarinda, Sekala.id – Di atas kertas, pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) tampak mulus. Tahun 2023 contohnya, seluruh pemerintah daerah di Bumi Etam sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, apakah predikat itu menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat?
Pertanyaan ini disinggung langsung oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dalam serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kaltim di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, pada Jumat (7/3/2025).
“WTP itu penting, tapi bukan tujuan akhir. Keberhasilan pembangunan harus terlihat dari angka kemiskinan yang turun, tingkat pengangguran yang berkurang, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” kata Fathan dalam sambutannya.
Fathan hadir dalam acara tersebut untuk menyaksikan pergantian pucuk pimpinan BPK Kaltim dari Agus Priyono kepada Mochammad Suharyanto. Ia menegaskan bahwa tugas utama BPK bukan sekadar memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Setiap tahun, laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dokumen tebal yang menyajikan berbagai angka, neraca, dan audit. Namun, bagi masyarakat, angka-angka itu sering kali tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif. Masyarakat semakin paham bahwa uang yang dikelola pemerintah berasal dari pajak dan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan,” ujar Fathan.
BPK, kata dia, tidak ingin sekadar menjadi lembaga yang memberikan stempel baik atau buruk atas laporan keuangan. Visi strategis BPK 2025-2029 menargetkan peningkatan efektivitas dalam setiap pemeriksaan, memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Di tengah tantangan pembangunan, Fathan mengingatkan bahwa predikat WTP seharusnya menjadi pijakan untuk bekerja lebih baik, bukan sekadar penghargaan tahunan.
“Jika laporan keuangan sudah sempurna tapi rakyat masih sulit mendapat akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan, berarti ada yang perlu dievaluasi,” tutupnya. (Jor/El/Sekala)
