Samarinda, Sekala.id – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bumi Etam tak lagi bisa berdiam diri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menantang mereka untuk lebih agresif dalam mengelola bisnis dan tidak sekadar menjadi “penerima keuntungan” dari kerja sama dengan pihak swasta. Bahkan, BUMD didorong untuk memiliki tambang sendiri guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa sudah saatnya BUMD lebih mandiri, termasuk di sektor pertambangan. Ia ingin BUMD Kaltim tak hanya menjadi mitra pasif dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi pemain utama.
“Kita ingin BUMD punya IUP sendiri, tidak sekadar bergantung pada pihak lain. Kalau bisa, kenapa tidak punya konsesi tambang besar seperti KPC?” tantangnya saat audiensi dengan Forum Komunikasi (Forkom) BUMD Kaltim di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (5/3/2025).
Menurut Seno, dengan memiliki tambang sendiri, BUMD akan memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan tidak tergantung pada pembagian hasil usaha dari mitra bisnis.
Namun, untuk bisa mencapai level tersebut, ia mengingatkan bahwa BUMD harus dikelola dengan profesional. Tak boleh ada praktik bisnis yang amburadul, apalagi sampai terseret dalam isu korupsi atau pengelolaan yang tidak transparan.
“Jangan sampai justru BUMD jadi beban daerah. Harus independen, bersih, dan dikelola dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad, menambahkan bahwa saat ini Pemprov Kaltim memiliki delapan BUMD yang harus mampu menunjukkan kinerja positif. Forkom BUMD pun diwajibkan melaporkan perkembangan usaha dan target bisnis mereka secara rutin kepada pemerintah.
“Setiap BUMD harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya,” ujarnya singkat. (Jor/El/Sekala)
