Samarinda, Sekala.id – Rencana pemangkasan anggaran hingga Rp300 triliun oleh pemerintah pusat menuai kritik dari DPRD Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai kebijakan yang berlandaskan Perpres No. 1 Tahun 2025 ini bisa berdampak negatif pada pembangunan daerah, terutama di Samarinda yang masih bergantung pada alokasi dana pemerintah pusat.
“Kita semua sepakat bahwa efisiensi anggaran itu penting, tapi jangan sampai malah menghambat pembangunan. Anggaran yang ada saat ini saja sudah minim, apalagi kalau dipangkas lagi,” ujar Samri saat ditemui di DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Menurut Samri, banyak proyek infrastruktur di Samarinda yang masih membutuhkan dukungan anggaran besar. Ia mencontohkan pembangunan jalan, perbaikan drainase, hingga program kesejahteraan masyarakat yang bisa terdampak oleh kebijakan ini.
“Banyak proyek infrastruktur yang masih belum rampung, dan itu butuh anggaran. Kalau dipotong, bagaimana kelanjutan pembangunan di daerah?” katanya.
Selain pemangkasan anggaran, Samri juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu alasan efisiensi anggaran. Ia menilai program ini belum berjalan optimal dan sebaiknya dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak.
“Kami melihat ada kebutuhan yang lebih prioritas, seperti pendidikan gratis. Mahasiswa kemarin sudah menyampaikan aspirasi mereka lewat aksi demonstrasi di DPRD Kaltim. Mereka meminta pendidikan gratis, bukan makan gratis,” ujarnya.
Samri juga mempertanyakan efektivitas program MBG dengan anggaran Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi.
“Apakah dengan nilai segitu kebutuhan gizi anak-anak bisa benar-benar terpenuhi? Jangan sampai program ini justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya. (Jor/El/Sekala)
