Jakarta, Sekala.id – Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di penghitungan suara Pemilu 2024 menimbulkan berbagai reaksi. Presiden Joko Widodo, yang juga ayah dari Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, enggan berkomentar banyak. Sementara itu, sejumlah pihak menuding adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara.
Senin pagi (4/3/2024). Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Jokowi bersiap untuk lawatannya ke luar negeri. Sebelum naik ke pesawat, ia sempat memberikan keterangan pers singkat kepada para wartawan yang menunggunya.
Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah tentang lonjakan suara PSI yang mengalami kenaikan drastis dalam tujuh hari terakhir. Berdasarkan data resmi KPU, PSI sudah mengantongi 3,13 persen suara nasional dan mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.
Namun, Jokowi tidak mau menanggapi secara gamblang. Ia hanya mengatakan bahwa itu adalah urusan partai dan KPU. “Itu urusan partai, tanyakan ke partai,” ucapnya singkat. “Tanyakan ke KPU,” tambahnya.
Jokowi lalu bergegas menuju pesawat. Ia tidak mau terlibat dalam polemik yang berkembang di media sosial dan publik. Ia lebih memilih untuk fokus pada agenda kerjanya sebagai presiden.
Perkembangan terbaru, PSI meraih 2.404.302 suara atau 3,13 persen dari total suara nasional. Data ini diambil dari situs web pemilu2024.KPU.go.id pada pukul 15.00 WIB, Senin (4/3/2024). Angka ini menempatkan PSI di urutan sepuluh dari 18 partai nasional peserta pemilu.
Sementara itu, di kantor pusat KPU, Jakarta Pusat, suasana tegang terasa. Sejak hasil penghitungan suara Pemilu 2024 diumumkan secara bertahap, KPU mendapat banyak kritik dan protes dari berbagai pihak. Salah satunya adalah soal lonjakan suara PSI yang dianggap tidak wajar dan tidak masuk akal.
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri adalah salah satu yang menyoroti hal ini. Ia mengatakan bahwa PSI adalah satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
“Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2024), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen,” ujar Gufron dalam keterangannya, Minggu (3/2/2024).
Menurut dia, bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal.
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU,” kata dia.
Gufron mendesak KPU untuk menjelaskan secara transparan dan akuntabel tentang proses penghitungan suara yang dilakukan. Ia juga meminta KPU untuk melakukan audit dan verifikasi ulang terhadap data suara yang masuk. (Jor/El/Sekala)
