Samarinda, Sekala.id – Sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia selalu menimbulkan masalah setiap tahunnya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kuota sekolah yang tidak seimbang.
Banyak orang tua yang kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diinginkan karena kuota sudah penuh atau ada kecurangan. Hal ini mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain.
Sani menilai sistem zonasi ini tidak cocok untuk Samarinda yang memiliki sekolah terbatas. Ia meminta agar ada pemerataan kuota sekolah di setiap zona.
“Kita pakai sistem zonasi, tapi jangan sampai di zona tertentu sekolahnya sedikit. Harusnya ada pemerataan sekolah, biar orang tidak pindah ke zona lain,” kata Sani, Kamis (22/2/2024)
Sani juga menyoroti adanya sekolah internasional yang dibangun di Samarinda. Ia berharap sekolah-sekolah lain juga bisa memiliki standar yang sama.
“Sekolah internasional itu kan sudah ada sejak dulu. Sekolah lain juga harus sama kualitasnya, baik di pinggir kota maupun di pusat kota,” ujarnya.
Menurut Sani, pemerataan kuota sekolah akan memberikan layanan yang sama kepada masyarakat. Ia juga menginginkan agar tidak ada zona yang tidak memiliki sekolah sama sekali.
“Kalau sudah rata kuotanya, baru kita tingkatkan kualitas pendidikan dengan rolling guru dan kepala sekolah. Tapi yang paling penting, jangan lupa kesejahteraan guru,” pungkasnya. (Ya/El/ADV/DPRD Samarinda)
