Jakarta, Sekala.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Alat pelindung diri (APD) untuk Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun anggaran 2020-2022. Proyek yang bernilai Rp 3,03 triliun itu diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk anggota DPR dan pejabat Kemenkes.
Pada Senin (11/12/2023), KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih, yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Energi Kita Indonesia (EKI) periode 2020. Gde akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SW, Direktur Utama PT EKI.
Selain Gde, KPK juga memanggil Inspektur Jenderal Kemenkes RI Murti Utami Andyanto dan PNS Ditjen Bea Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Bogor tahun 2020 Pius Rahardjo. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan APD.
“Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu BSM, SW, dan AT, Direktur PT Permana Putra Mandiri. Ketiganya dijerat dengan pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah mencegah lima orang bepergian keluar negeri, yaitu Budi Sylvana, Ahmad Taufik, Satrio Wibowo, A Isdar Yusuf (Advokat), dan Harmensyah (PNS BNPB).
KPK menyebut proyek pengadaan APD untuk Covid-19 ini berujung dugaan rasuah yang menguntungkan sejumlah pihak dan merugikan keuangan negara mencapai ratusan miliar.
“Jadi, saya kira ini cukup besar proyek APD untuk Covid-19. Nilai dengan Rp 3,03 triliun itu untuk 5 juta set APD. Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah untuk tahun 2020,” ujar Ali Fikri. (Jor/El/Sekala)
