Kukar, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam menangani stunting. Pada tahun 2024, Kukar mengalokasikan anggaran sebesar Rp358 miliar untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting.
“Jadi, tidak ada alasan lagi bahwa Kukar tidak bisa menurunkan angka stunting dengan maksimal di tahun depan,” kata Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, saat kunjungan kerja ke Kecamatan Samboja, Rabu (8/11/2023).
Rendi mengklaim, upaya penanganan stunting di Kukar sebenarnya telah berjalan maksimal. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, kasus stunting pada tahun 2022 turun 14 persen. Tahun ini, angkanya diharapkan turun lagi 1,09 persen. Pemkab menargetkan, Kukar bebas stunting pada 2024 mendatang.
Penurunan angka stunting di Kukar, menurut Rendi, berkat kerja keras lintas sektor. Mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pertanian Kukar. “Melalui kolaborasi dan gotong royong seluruh pihak, hasilnya positif. Terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka stunting di Kukar,” ujarnya.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemkab Kukar adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 477 tim. Tim ini disebar ke seluruh wilayah Kukar untuk menyosialisasikan dan mendampingi masyarakat yang berisiko mengalami stunting.
Setiap tim beranggotakan tiga orang, sehingga total keseluruhannya sebanyak 1.431 orang. Setiap anggota terdiri dari bidan, kader pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan kader keluarga berencana (KB). Seluruh anggota TPK berstatus relawan dan mengantongi surat keputusan dari pemerintah kelurahan atau desa yang menjadi tempat mereka bertugas.
Adapun detail tugas TPK, ialah mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga yang memiliki balita. Oleh TPK, mereka akan diberi pengarahan supaya anak-anak mereka tidak mengalami stunting. Salah satu arahannya adalah mengonsumsi makan-makanan bergizi. (Kal/El/ADV/Diskominfo Kukar)
