Samarinda, Sekala.id – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi, angkat bicara soal isu pelanggaran kode etik oleh KPU. Dia prihatin dengan tindakan Bawaslu yang melanggar aturan. Menurutnya, ini menimbulkan pertanyaan tentang penegakan hukum di Indonesia.
“Kita harus merenung, apakah aturan dan etika sudah ditegakkan dengan benar. Pelanggaran yang terjadi di KPU ini jadi buktinya,” ujar Subandi, Senin (19/2/2024).
Subandi menekankan, aturan harus ditegakkan tidak hanya untuk yang di bawah, tapi juga untuk yang di atas. Dia bilang, negara hukum berarti semua orang sama di depan hukum.
“Negara hukum itu aturan berlaku untuk semua, tanpa pandang bulu. Tapi, kadang kita lihat di lapangan, aturan lebih berpihak ke penguasa,” kata dia.
Subandi juga bicara soal pentingnya pendidikan yang terjangkau. Dia yakin, pendidikan yang murah dan mudah diakses bisa bikin perubahan di masyarakat.
“Kalau mau lihat masa depan yang lebih baik, pendidikan yang terjangkau itu kuncinya. Saya harap, semua warga, apa pun status ekonominya, bisa dapat pendidikan berkualitas,” tuturnya.
Dia ingatkan, baik soal aturan maupun pendidikan, perubahan harus ada untuk bikin masyarakat lebih adil dan berkualitas.
“Pemerintah kita itu pemerintah hukum, dan semua harus sama di mata hukum,” tegasnya. Subandi pungkas, perubahan di aturan dan pendidikan harus jadi fokus utama pemerintah dan masyarakat. (Ya/El/ADV/DPRD Samarinda)
