Samarinda, Sekala.id – Presiden Prabowo Subianto mulai merapikan barisan fiskal. Langkah yang diambil adalah pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun untuk tahun 2025. Kebijakan ini jadi strategi untuk memastikan program prioritas tetap berjalan. Di antaranya adalah program makan gratis bagi 82 juta anak dan ibu hamil.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi landasan pemangkasan anggaran ini. Pemerintah menyasar belanja perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, hingga kegiatan seremonial. Namun, dampaknya juga merembet ke sektor pendidikan tinggi dan berbagai program lainnya.
Pemerintah menegaskan, efisiensi ini bukan berarti pembangunan tersendat. Justru, ini adalah upaya menyaring pengeluaran yang tak perlu dan mengarahkan anggaran ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemangkasan ini tak cuma berimbas di tingkat kementerian, namun daerah juga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melihat kebijakan ini sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang matang.
“Kita bagian dari pemerintahan nasional, tentu harus mendukung kebijakan ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatur belanja dengan baik. Prioritas utama harus jelas, dan strategi pembiayaan harus lebih fleksibel,” ujar Andi Harun.
Ia mencontohkan, proyek yang awalnya ditargetkan selesai dalam satu tahun bisa diatur menjadi dua tahun agar tetap berjalan tanpa membebani anggaran.
“Pembangunan tidak boleh berhenti. Tapi kita juga harus realistis dalam menyusun strategi,” tambahnya.
Andi Harun menekankan pentingnya inovasi di level daerah.
“Ini saatnya kepala daerah berpikir kreatif. Anggaran boleh ketat, tapi bukan berarti program harus mandek. Kita harus cari solusi agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya. (Jor/El/Sekala)
