Mahulu, Sekala.id – Pilkada 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tinggal menghitung hari. Sebagai salah satu wilayah perbatasan yang diwarnai bentang alam yang menantang, Mahulu menghadapi tantangan besar untuk memastikan kelancaran proses demokrasi ini. Rabu, 20 November 2024, Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada Kabupaten Mahulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Bupati. Dalam pertemuan itu, kesiapan logistik dan keamanan menjadi sorotan utama.
Bagi Mahulu, pendistribusian logistik Pilkada bukan hanya soal waktu. Geografi yang didominasi sungai dan hutan lebat membuat perjalanan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi perjuangan tersendiri. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Agustinus Teguh Santoso, Bupati Bonifasius Belawan Geh menekankan pentingnya sinergi dalam pendistribusian logistik, mulai dari surat suara hingga kotak suara.
“Semua logistik harus tiba di TPS tepat waktu dan dalam kondisi aman. Ini bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” kata Agustinus.
Pengawalan ketat dan kerja sama lintas sektor, mulai dari Dishub hingga aparat keamanan, menjadi kunci keberhasilan distribusi logistik di wilayah terpencil. Sebagian TPS di Mahulu berada di lokasi yang sulit diakses, termasuk di bangunan sekolah dan area terpencil lainnya. Agustinus mengingatkan pentingnya memastikan sarana dan prasarana yang layak.
“Penerangan memadai, akses yang mudah, dan fasilitas inklusif untuk penyandang disabilitas adalah standar yang harus kita penuhi,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah kampung, kepala sekolah, hingga camat diminta terlibat langsung dalam memastikan kesiapan TPS. Bukan sekadar logistik, tetapi juga suasana TPS yang mendukung warga untuk menyalurkan hak pilih mereka dengan nyaman.
Selain persoalan logistik, Rakor juga menyoroti ancaman lain yang tak kalah penting: penyebaran informasi keliru. Menjelang pencoblosan pada 27 November, Agustinus menggarisbawahi perlunya validasi informasi sebelum disebarluaskan kepada masyarakat.
“Kesalahan informasi dapat memicu kebingungan dan bahkan konflik. Oleh karena itu, setiap informasi harus bersumber dari pihak yang kredibel,” tegasnya.
Koordinasi yang cepat dan tepat menjadi fondasi untuk mencegah miskomunikasi. Setiap laporan dari lapangan harus segera diteruskan ke pemerintah provinsi dan pusat agar respons yang diberikan sesuai kebutuhan.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Mahulu tidak berjalan sendiri. Rakor dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Fransiskus Xaverius Lawing, Wakapolres Kompol Mochamad Rezsa Adiatulloh, dan Komisioner KPU Raden Priyo Utomo. Kehadiran mereka menunjukkan semangat kolektif untuk mengawal Pilkada. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Mahulu)
