Samarinda, Sekala.id – Pada Jumat sore (23/8/2024), ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kaltim berkumpul di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), melancarkan demonstrasi untuk mengaspirasikan kekhawatiran mereka terhadap integritas demokrasi. Aksi ini, yang dimulai pukul 14.00 Wita, menyoroti dua isu utama, revisi Undang-Undang Pilkada dan potensi munculnya politik dinasti di Pilkada 2024.
Mahasiswa memadati area depan DPRD, membawa berbagai poster dan spanduk. Salah satu poster yang paling mencolok bertuliskan “Kawal Putusan MK”, sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap vital untuk keadilan demokrasi. Muhammad Abizar Havid, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Kaltim, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan menjaga transparansi dan keadilan dalam proses Pilkada 2024.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Abizar dengan tegas.
Dia menambahkan bahwa kehadiran mereka adalah untuk mencegah intervensi politik dinasti atau kekuatan lain yang dapat merusak integritas pemilihan. Salah satu fokus utama demonstrasi adalah penolakan terhadap revisi UU Pilkada, yang dinilai sebagai ancaman bagi demokrasi.
Keputusan DPR RI pada 21 Agustus 2024 yang menolak putusan MK, menurut mahasiswa, membuka peluang bagi politik dinasti. Abizar menilai keputusan tersebut mencederai prinsip demokrasi dan menunjukkan adanya kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat.
Mahasiswa juga mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan pencalonan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, dalam Pilkada 2024. Meskipun ada pembatasan usia calon kepala daerah yang diatur oleh putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, mahasiswa tetap waspada terhadap potensi manuver politik yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut.
Selama demonstrasi, sempat terjadi aksi dorong pagar oleh para mahasiswa yang berusaha memasuki area DPRD. Namun, upaya ini berhasil ditanggulangi oleh kepolisian yang telah berjaga sejak pagi.
Menjelang sore, pukul 17.00 Wita, perwakilan DPRD Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun, menemui para pengunjuk rasa. Dalam pertemuan tersebut, Samsun menyatakan bahwa ia telah mendengar aspirasi dan orasi mahasiswa.
“Saya juga merasakan apa yang diresahkan rakyat,” katanya.
Samsun menegaskan pentingnya kritik terhadap sistem dan menggarisbawahi bahwa DPRD Kaltim akan mengakomodasi aspirasi mahasiswa.
“Kita tidak mau dikangkangi, kita tidak mau terjadi otoriter di pemerintahan kita,” tegasnya.
Samsun berjanji akan membawa isu tersebut ke Jakarta untuk disampaikan kepada partai politik dan mendukung upaya mahasiswa dalam mengawal sistem demokrasi. “Insyaallah akan kami bawa ke Jakarta untuk disampaikan ke partai kami masing-masing. Bahwa rakyat Kaltim menggugat sistem otoriter demokrasi,” tutupnya. (Jor/El/Sekala)
