Samarinda, Sekala.id – Pembenahan drainase di Samarinda tak cukup hanya dengan membersihkan saluran yang tersumbat. Ketidaksesuaian elevasi hingga jalur pembuangan air yang belum optimal berpotensi menghambat aliran menuju sungai. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota menuntaskan persoalan tersebut sebelum musim hujan diperkirakan tiba pada November 2026.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai musim kemarau menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki sistem drainase yang selama ini bermasalah. Menurutnya, pekerjaan tersebut perlu dipercepat agar persoalan yang berulang setiap musim hujan tidak kembali membebani masyarakat.
Berdasarkan perkiraan cuaca yang merujuk informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan di Kalimantan Timur diprediksi mulai berlangsung pada November 2026. Intensitas hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember hingga Januari 2027.
Dengan waktu persiapan yang terbatas, Rohim meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak menunda pembenahan infrastruktur pengendali banjir. Ia menilai, sejumlah persoalan teknis yang ditemukan di lapangan harus segera ditangani sebelum debit air meningkat.
“Sekarang masih kemarau. Ini kesempatan bagi Pemkot untuk membenahi berbagai persoalan yang berpotensi memicu banjir ketika hujan deras turun,” ujar Rohim, Selasa (13/10/2026).
Dari hasil peninjauan Komisi III, persoalan drainase di Samarinda tidak hanya berupa saluran yang tersumbat sampah. Sedimentasi menyebabkan sejumlah saluran mengalami pendangkalan, sedangkan elevasi yang tidak sesuai menghambat aliran air menuju sungai. Kondisi tersebut membuat kapasitas saluran berkurang sekaligus berpotensi memperlambat pembuangan air ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota.
“Banyak saluran mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang parah. Tumpukan sampah juga menjadi penghambat aliran air,” kata Rohim.
Dia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda memaksimalkan anggaran pemeliharaan untuk pengerukan dan perbaikan drainase. Penanganan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari saluran di lingkungan permukiman hingga jalur pembuangan akhir yang terhubung ke sungai.
Salah satu titik yang menjadi perhatian ialah kawasan Sempaja. Kolam retensi di wilayah tersebut masih menghadapi kendala karena belum memiliki saluran pembuangan langsung yang memadai menuju drainase utama. Rencana pengaliran air dari kolam retensi akan memanfaatkan drainase Jalan PM Noor sebelum diteruskan ke sungai. Namun, efektivitas jalur tersebut bergantung pada kondisi saluran yang dilalui.
Karena itu, Rohim meminta pemerintah memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu aliran air. Pembersihan sampah, pengerukan sedimentasi, serta pemeriksaan elevasi menjadi bagian penting untuk mendukung fungsi jalur pembuangan tersebut. Menurutnya, keberadaan kolam retensi perlu ditunjang saluran pembuangan yang berfungsi baik. Tanpa dukungan drainase yang memadai, pengelolaan air di kawasan tersebut berpotensi tidak berjalan optimal.
Selain perbaikan fisik, Rohim menyoroti persoalan tata ruang yang turut memengaruhi risiko banjir. Pembukaan lahan di kawasan hulu dan berkurangnya daerah resapan dapat meningkatkan limpasan air menuju kawasan permukiman di dataran rendah.
Dia mendorong Pemkot Samarinda memperketat pengawasan pemanfaatan lahan sekaligus menjaga kawasan resapan air. Langkah tersebut dinilai perlu berjalan bersamaan dengan pembenahan drainase agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada saluran yang bermasalah. Rohim berharap pemerintah memanfaatkan sisa waktu sebelum musim hujan untuk memastikan infrastruktur pengendali banjir berfungsi sebagaimana mestinya.
“Pembenahan harus direncanakan dengan baik, disertai pemeliharaan rutin dan pengawasan tata ruang. Dengan begitu, risiko banjir di Samarinda bisa ditekan,” tutupnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
