Samarinda, Sekala.id – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengukuhkan Edy Suharto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (BPKP Kaltim), menggantikan Felix Joni Darjoko.
Pergantian pucuk pimpinan BPKP Kaltim ini disebut sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Gubernur menyatakan optimismenya terhadap kepemimpinan baru di lembaga pengawasan tersebut.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki Pak Edy Suharto, pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan terhadap pemerintah daerah akan semakin optimal,” kata Rudy Mas’ud dalam sambutannya, Senin (30/6/2025).
Ia juga mengapresiasi kinerja pejabat sebelumnya, Felix Joni Darjoko, yang menurutnya telah memberikan kontribusi besar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kaltim sejak menjabat pada 2024.
“Selama kepemimpinan Pak Felix, banyak kemajuan dalam hal penguatan pengawasan internal serta transparansi penggunaan anggaran,” ujar Rudy.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa BPKP Kaltim telah menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mendorong belanja produk dalam negeri.
Ia juga menyebut keberhasilan Kaltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut sebagai bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP.
“Kita sepakat tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyalahgunaan anggaran. Pengawasan harus makin ketat,” tegasnya.
Sementara itu, Edy Suharto menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pengawasan keuangan yang mendukung jalannya program pembangunan nasional dan daerah.
“Kami akan mengawal program-program prioritas baik dari Presiden maupun Gubernur Kaltim, agar hasilnya maksimal dan cepat dirasakan masyarakat,” ujar Edy.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah untuk mempertahankan opini WTP dan memastikan efisiensi anggaran.
“Jika pengendalian internal kuat dan pejabat patuh pada aturan, maka program bisa berjalan efektif dan hasilnya lebih baik,” pungkasnya. (Jor/El/Sekala)
