By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Sekala.id
  • Nasional
  • Daerah
    • Samarinda
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Kutai Timur
    • Kutai Barat
  • Peristiwa
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Lainnya
    • Pemerintahan
    • Parlemen
    • Advertorial
    • Kultur
    • Olahraga
    • Hiburan
    • Inspirasi
Header
Sekala.idSekala.id
Font ResizerAa
  • Nasional
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Search
  • Nasional
  • Daerah
    • Balikpapan
    • Bontang
    • Kutai Kartanegara
    • Samarinda
    • Kutai Barat
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pemerintahan
  • Parlemen
  • Kultur
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Inspirasi
  • Advertorial
  • Hiburan
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
AdvertorialKutai KartanegaraPemerintahan

Edi di Paparkan Dua Strategi Khusus Pembangunan di Kukar, Komisi III DPR RI Berikan Apresiasi dan Pesan

Redaksi
By Redaksi
Published: Selasa, 24 Oktober 2023
Share
Bupati Kukar, Edi Damansyah bersama Anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin (Foto: Ist)
SHARE

Kukar, Sekala.id – Senin (23/10/2023), Komisi III DPR RI berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Mereka disambut hangat oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan jajarannya di Pendopo Odah Etam, Tenggarong. Acara ini juga diikuti oleh camat, kades/lurah, dan Ketua RT se-Kukar melalui video conference.

Bupati Edi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Komisi III DPR RI. Ia berharap kunjungan ini dapat memberi manfaat bagi pembangunan daerah dan nasional. Ia juga memaparkan kondisi Kukar yang memiliki luas 27.263,10 kilometer persegi dan jumlah penduduk 765.284 jiwa. Ia mengakui bahwa pembangunan di Kukar masih menghadapi tantangan karena luas wilayah dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Kukar telah menetapkan dua strategi khusus, yaitu mengoptimalkan peran pemerintah desa dan melimpahkan kewenangan kabupaten kepada kecamatan. Salah satu bentuk optimalisasi peran pemerintah desa adalah dengan memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) sebesar Rp50 juta per RT untuk program-program infrastruktur layanan dasar, seperti listrik pedesaan dan posyandu.

“Kami bangga, banyak kabupaten/kota lainnya belajar BKKD 50 juta per RT ke Kukar,” kata Edi.

Sedangkan bentuk pelimpahan kewenangan kabupaten kepada kecamatan adalah dengan memberikan dana kepada kecamatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana. Dengan demikian, camat dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut secara berkala di kecamatan.

“Kedua strategi tersebut telah berjalan baik di Kukar. Tentu terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang lebih efektif,” ujar Edi.

Edi juga menyampaikan dampak positif dari kedua strategi tersebut, yaitu peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kukar pada tahun 2023 sebesar 0,77. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kukar. Edi berharap kehadiran Komisi III DPR RI dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi pihak-pihak terkait di daerah.

“Kami juga berharap Komisi III DPR RI dapat menjadi kepanjangan lidah kami dalam menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat Kukar melalui data dan informasi yang dapat kami berikan saat diskusi lanjutan,” harap Edi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin mengapresiasi sambutan dan paparan Bupati Edi. Ia mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi antara DPR RI dan pemerintah di Kukar. Ia juga berpesan agar para RT, kades/lurah dapat bekerja sesuai dengan data yang valid.

“Khususnya dalam penanganan masyarakat prasejahtera dan stunting agar tepat sasaran. Dan masyarakat miskin ekstrem menjadi sasaran yang harus didahulukan,” tutur Safaruddin.

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan. Ia menilai bahwa Kukar memiliki potensi besar sebagai penyuplai bahan pangan terbesar di Kaltim, dan IKN kelak.

“Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas,” pungkas Safaruddin. (Jor/El/ADV/Diskominfo Kukar)

TAGGED:BKKDBupati KukarDPR RIEdi DamansyahPemkab KukarSafaruddin
Share This Article
Facebook Pinterest Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
Previous Article Jamrud Guncang Muara Badak, Festival Seni Budaya Nusantara Sukses Dorong UMKM
Next Article Diskominfo Kukar Tingkatkan Kapasitas SPBE di Yogyakarta

Berita Undas

Gaji DPR Dilepas, Sahroni Pilih Jalur Donasi Terbuka
Selasa, 14 April 2026
Bahlil soal harga BBM bersubsidi: Tunggu waktunya saja
Rabu, 1 April 2026
Tidak Ada Pengadaan Mobil Dinas Baru Di Kutai Barat
Kamis, 26 Maret 2026
Estetika Terbaik: Keramik Batu Alam untuk Dinding Rumah
Kamis, 26 Maret 2026
Art Paris 2026: Bahasa dan Reparasi dalam Seni
Kamis, 26 Maret 2026

Berita yang mungkin kamu sukai

Advertorial

Desa Pela, Destinasi Ekowisata yang Menyuguhkan Keindahan Alam dan Budaya Lokal

3 Min Read
Advertorial

Isu APBD Hilang? Sekda Kutai Timur Klarifikasi dengan Tegas

2 Min Read
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik
Advertorial

Distanak Kukar Gerak Cepat Kembangkan Pertanian di Luar Kawasan Prioritas Pusat

1 Min Read
Advertorial

Berbagai Strategi Pemkab Kukar Tangani Inflasi, Dapat Apresiasi dari Pusat

4 Min Read
Sekala.id

Afiliasi:

Logo SMSI
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
© 2023 sekala.id. PT Sekala Media Klausa. All Rights Reserved
Welcome Back!

Sign in to your account

Nama Pengguna
Password

Lost your password?