Kutim, Sekala.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, buka suara untuk meluruskan isu hangat yang ramai diperbincangkan masyarakat. Anggapan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) “hilang” ditepisnya dengan tegas. Menurut Rizali, yang sedang dibahas adalah penyelarasan program, bukan soal lenyapnya anggaran.
“APBD itu tidak hilang. Ini soal program. Semua sudah melalui proses panjang hingga paripurna. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujar Rizali saat ditemui awak media baru-baru ini.
Rizali menjelaskan bahwa setiap program yang masuk dalam APBD berawal dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota dewan. Usulan-usulan ini kemudian dirangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, tidak semua program dapat diakomodasi langsung karena keterbatasan anggaran.
“Dari Musrenbang dan reses itu usulan bisa mencapai puluhan triliun. Tapi APBD kita tidak sebesar itu. Jadi wajar kalau ada program yang belum terakomodasi. Ini bukan masalah besar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berhak menghapus program yang sudah direncanakan.
“Tidak ada hak siapapun untuk menghilangkan program. Semuanya diatur sesuai prioritas dan kemampuan anggaran,” tegasnya.
Rizali menambahkan bahwa tanggung jawab untuk merealisasikan program ada di tangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap SKPD akan menjalankan program-program yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
“SKPD masing-masing yang melaksanakan. Mereka punya tugas untuk memastikan program berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Mengakhiri keterangannya, Rizali berharap masyarakat lebih memahami dinamika pengelolaan anggaran yang penuh pertimbangan dan melibatkan banyak pihak.
“Pengelolaan APBD itu tidak sederhana. Ini proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Kami ingin masyarakat memahami bahwa semua dilakukan demi kepentingan bersama,” pungkasnya. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Kutim)
