Samarinda, Sekala.id – Ribuan driver online roda empat yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu turun ke jalan pada Rabu (7/2/2024). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan para driver terhadap tarif taksi online yang diberlakukan oleh tiga aplikator besar, yaitu Go-Jek, Grab, dan Maxim. Menurut mereka, tarif tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K673/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Roda Empat Umum Tidak Dalam Trayek di Wilayah Provinsi Kaltim.
SK tersebut ditandatangani oleh mantan Gubernur Kaltim Isran Noor pada 19 September 2023. Dalam SK itu, ditetapkan bahwa tarif batas bawah per 4 kilometer adalah Rp 5.000 dan tarif batas atas per 4 kilometer adalah Rp 6.000.
“Aturan tersebut mengatur tarif per 4 kilometer, dengan harga tambahan untuk setiap kilometer berikutnya. Bersih yang diterima oleh driver setelah 4 kilometernya adalah Rp 18.800,” jelasnya
“Kami sudah capek dengan janji-janji dan pertemuan yang tidak ada hasilnya. Kami sudah berbulan-bulan menunggu perubahan tarif, tapi tidak ada tindakan dari pihak aplikator maupun pemerintah. Kami merasa dipermainkan dan tidak dihargai,” ujar Yohanes Breakhmen, Koordinator Aksi Aliansi Mitra Kaltim Bersatu.
Yohanes menuturkan bahwa pihak aplikator sebenarnya sudah menandatangani kesepakatan untuk mengikuti aturan eks gubernur. Namun, hingga kini, mereka belum melaksanakannya. Ia mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim untuk segera menegur dan memberi sanksi kepada aplikator yang melanggar SK tersebut.
“Kami meminta Pj Gubernur Kaltim untuk segera menindaklanjuti SK Gubernur ini. Jika aplikator tidak mau mengikuti, maka cabut izin operasional mereka di Kaltim. Kami tidak mau lagi diperlakukan semena-mena,” tegasnya.
Yohanes mengaku bahwa para driver sudah melakukan berbagai upaya perundingan dengan pihak aplikator dan DPRD Provinsi Kaltim. Namun, hasilnya nihil. Ia menilai bahwa surat panggilan dari gubernur yang diterima oleh aplikator hanya sebagai formalitas belaka.
“SK Gubernur ini apakah hanya bungkus kacang? Apakah tidak ada kekuatan hukumnya? Kami heran kenapa aplikator tidak menghormati SK Gubernur ini. Apakah mereka lebih besar dari pemerintah?” ucapnya.
Para driver berharap agar aksi mereka kali ini dapat menyadarkan pihak aplikator dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tarif ini. Mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan ketegangan antara para driver online dan pihak aplikator terkait implementasi kebijakan tarif yang telah ditetapkan. Di tengah persaingan yang ketat, para driver online menginginkan keadilan dan kesejahteraan yang layak. (Jor/El/Sekala)
