Tenggarong, Sekala.id – Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tiga masalah besar yang saling berkaitan: kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menggandeng perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayahnya.
Pemkab Kukar menggelar Desk Usulan Program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK) pada Kamis (12/10/2023). Acara ini dihadiri oleh 118 perusahaan batu bara dan 33 perkebunan kelapa sawit, serta beberapa pejabat terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar, Sunggono, yang membuka acara tersebut, mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk perusahaan.
“Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial yang sejalan dengan program pemerintah. Kami menawarkan paradigma baru, yaitu CSR (Corporate Social Responsibility) yang fokus, bertahap dan berkelanjutan,” ujar Sunggono.
Menurutnya, CSR yang selama ini dilakukan oleh perusahaan masih bersifat sporadis, tidak terintegrasi dan berdampak kecil. Oleh karena itu, Pemkab Kukar mengajak perusahaan untuk menyusun road map CSR yang jelas dan sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.
“Data kami valid dan akurat. Kami tahu siapa saja yang miskin, di mana mereka tinggal dan apa kebutuhan mereka. Kami juga tahu siapa saja perusahaan yang sudah berkontribusi dan yang belum,” kata Sunggono.
Ia menambahkan, CSR yang diharapkan oleh pemerintah bukan hanya sebatas membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, CSR dapat membantu memutus lingkaran setan kemiskinan di Kukar.
“Perusahaan tidak perlu khawatir, karena kami akan memprioritaskan masyarakat miskin di wilayah kerja mereka. Kami ingin memastikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama kepada masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja mereka,” tutup Sunggono. (Kal/El/ADV/Diskominfo Kukar)
