Samarinda, Sekala.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) tak main-main dalam memberantas pelanggaran pemilu dan pilkada. Buktinya, Bawaslu Kaltim berencana mendirikan posko kawal hak pilih di tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan integritas dan transparansi proses pemilu dan pilkada di Kaltim.
Posko kawal hak pilih ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini penting mengingat pelanggaran pemilu kerap terjadi, seperti manipulasi daftar pemilih, politik uang, hingga kampanye hitam.
“Pelanggaran ini tidak hanya merugikan kandidat yang jujur, tetapi juga mencederai hak pilih masyarakat,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, dalam dialog bertema ‘Peran Media dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif’ di Cafe Setiap Hari Kopi, Samarinda, Sabtu (13/7/2024) malam.
Galeh menjelaskan, posko kawal hak pilih akan membuka berbagai saluran komunikasi, seperti WhatsApp dan telepon, untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat.
“Selama informasi tersebut disertai dengan bukti yang cukup seperti foto atau video, kami akan menindaklanjutinya,” tegasnya.
Bawaslu tidak hanya mengandalkan laporan resmi, tetapi juga informasi dari masyarakat dan media. Galeh pun menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan pilkada.
“Media juga memiliki peran besar dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilu dan pilkada,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa media harus terus berperan aktif dalam menyebarkan informasi objektif dan mendalam terkait kandidat, visi, dan misi mereka, serta potensi pelanggaran yang harus diwaspadai.
“Peran media sudah sangat membantu Bawaslu mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di Kalimantan Timur,” tambah Galeh.
Pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan media adalah kunci dalam memastikan pemilu dan pilkada berjalan dengan adil dan demokratis.
Galeh berharap media tidak hanya memberitakan peristiwa politik, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang visi dan misi para calon serta memberikan pemahaman mendalam tentang proses pilkada.
Dengan dukungan aktif dari masyarakat dan media, integritas proses demokrasi di Indonesia dapat terus terjaga, memastikan setiap pemilu dan pilkada berjalan dengan jujur dan adil. (Kal/El/Sekala)
