Samarinda, Sekala.id – Samarinda dinilai memiliki banyak potensi wisata yang belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Kondisi itu mendorong DPRD Samarinda mengarahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Wisata tidak hanya pada pengembangan destinasi, tetapi juga penguatan kelembagaan pariwisata.
Ketua Pansus Raperda, Viktor Yuan, mengatakan sektor pariwisata perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi ekonomi daerah. Terlebih, Samarinda membutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak lagi bergantung pada sektor ekstraktif.
Menurutnya, sejumlah kawasan seperti Desa Budaya Pampang, Gunung Steling, Kampung Tenun, dan Kampung Ketupat memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
“Potensi destinasi di Samarinda sebenarnya cukup banyak. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan pengelolaannya lebih serius supaya manfaat ekonominya juga bisa dirasakan masyarakat,” ujar Viktor, Kamis (20/8/2026).
Namun, pengembangan destinasi tersebut dinilai tidak akan maksimal apabila hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah. Pariwisata memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain, mulai perhotelan, transportasi, UMKM, kebudayaan hingga ekonomi kreatif.
Karena itu, DPRD menilai diperlukan koordinasi lintas sektor serta dukungan anggaran yang memadai. Persoalan tersebut turut mengemuka dalam uji publik Raperda yang tengah disusun.
Salah satu masukan yang muncul adalah pembentukan dinas yang secara khusus menangani urusan pariwisata. Viktor menilai perhatian terhadap sektor tersebut selama ini belum maksimal karena masih berada dalam satu organisasi perangkat daerah bersama bidang lainnya.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang ditemukan DPRD dalam rapat kerja bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda.
“Kalau ingin pariwisata berkembang, pengelolaannya memang perlu lebih fokus. Karena itu, muncul banyak masukan supaya Samarinda memiliki dinas yang secara khusus menangani sektor pariwisata,” kata Viktor.
Politikus Partai Demokrat itu bahkan mengusulkan agar kelembagaan tersebut tidak hanya mengurusi pariwisata. Menurut Viktor, kebudayaan dan usaha kecil menengah (UKM) juga memiliki keterkaitan erat sehingga dapat ditempatkan dalam satu kelembagaan.
Destinasi wisata, misalnya, dapat menjadi ruang pemasaran bagi produk UKM. Sementara kebudayaan bisa menjadi salah satu unsur yang memperkuat daya tarik sekaligus karakter sebuah destinasi.
Perhatian terhadap UKM juga berkaitan dengan persoalan dukungan anggaran. Viktor menyebut Komisi II DPRD Samarinda menerima laporan bahwa bidang UKM pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskukmp) tidak memperoleh alokasi anggaran.
“Yang kami terima, anggaran untuk UKM justru nol. Padahal pemerintah tetap dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan para pelaku usaha,” ujarnya.
Di sisi lain, Viktor menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam mengembangkan sektor pariwisata. Pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi perlu dilibatkan. Ruang investasi swasta juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan fasilitas di kawasan destinasi.
Menurut dia, pengelolaan yang serius dan terintegrasi dapat menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Samarinda ke depan.
“Kita punya modal potensi yang besar. Sekarang tinggal bagaimana seluruhnya dikelola dengan serius dan dibangun melalui sinergi antarperangkat daerah,” pungkasnya. (Jor/El/ADV/DPRD Samarinda)
