Kutai Barat, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menerima audiensi dan silaturahmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara).
Kunjungan ini sebagai langkah memperkuat sinergi dalam mendukung rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Setda Kantor Bupati, Kecamatan Barong Tongkok, Kamis (2/7/2026).
Audiensi dipimpin Bupati Kubar, Frederik Edwin dan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltimtara Endang Lintang Hardiman beserta jajaran, Ketua DPRD, Ridwai, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah Erick Victory, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Frederik Edwin menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Ditjenpas Kaltimtara.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama Pemkab Kubar, saya mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltimtara beserta seluruh jajaran. Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta membangun sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” ucap Bupati.
Ia mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus didukung sistem pelayanan publik, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat yang semakin baik.
Karena itu, keberadaan sarana dan prasarana pemasyarakatan dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang berkeadilan.
“Pemkab Kubar mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, termasuk rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan di wilayah di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Seluruh proses tersebut tentu harus dilaksanakan melalui koordinasi yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, tata ruang, kesiapan lahan, serta kepentingan masyarakat,” katanya.
Frederik berharap audiensi tersebut menjadi forum yang produktif untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, sekaligus merumuskan langkah strategis yang dapat ditindaklanjuti bersama.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Ditjenpas akan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tambah Frederick.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kaltimtara Endang Lintang Hardiman menegaskan bahwa pembangunan Lapas harus mengedepankan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas bangunan maupun standar keamanan.
“Pembangunan Lapas tidak perlu mewah, tetapi harus kuat, efisien, sesuai prosedur, dan sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya maupun material lokal,” tegas Endang.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam menentukan lokasi pembangunan Lapas.
Di antaranya akses yang mudah dijangkau masyarakat dan petugas pemasyarakatan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun peraturan pemerintah daerah, berada dekat dengan institusi penegak hukum lainnya, serta memiliki kondisi kontur tanah yang layak agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
“Apabila lokasi berada di kawasan dengan ketersediaan lahan terbatas, pembangunan secara bertingkat dapat menjadi alternatif tanpa mengurangi fungsi maupun standar fasilitas pemasyarakatan,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa kemudahan akses menuju Lapas menjadi salah satu faktor penting karena keluarga warga binaan secara rutin melakukan kunjungan. Oleh sebab itu, pembangunan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran tugas petugas pemasyarakatan.
“Kami ingin fasilitas pemasyarakatan yang dibangun nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, selain aspek keamanan, aksesibilitas dan kesesuaian tata ruang juga menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan,” jelasnya.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Kubar dan Ditjenpas Kaltimtara berharap koordinasi yang telah terjalin dapat mempercepat proses perencanaan pembangunan Lapas di Kutai Barat.
Dan kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, mendukung sistem penegakan hukum, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemasyarakatan di Kabupaten Kutai Barat,” pungkasnya. (Btr/ADV/Diskominfo Kubar)
