Kutai Barat, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) memperkuat komitmen dalam mendukung Program Pengurangan Emisi (Emission Reduction Program/ERP) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dengan melalui kegiatan Pertemuan Multistakeholder Tingkat Kabupaten untuk Sosialisasi Program EnABLE (Enhancing Access to Benefits While Lowering Emissions) yang digelar di Joglo Hotel Sidodadi, Kecamatan Barong Tongkok, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, pemerintah kampung, serta berbagai pemangku kepentingan itu dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati H. Nanang Adriani, yang membacakan sambutan Bupati Kutai Barat.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi kekayaan daerah.
“Program EnABLE bukan sekadar berbicara mengenai pengurangan emisi karbon, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, masyarakat adat, kelompok rentan, serta masyarakat yang selama ini menjadi penjaga kawasan hutan,” demikian disampaikan nya membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, Kubar memiliki kawasan hutan yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Potensi tersebut harus dijaga agar pembangunan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.
Ia juga berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah kampung, lembaga adat, hingga para pendamping memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, mekanisme, serta peran masing-masing dalam mendukung keberhasilan Program EnABLE.
“Keberhasilan pengurangan emisi tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan komitmen, kolaborasi, serta tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tegas Frederick Edwin.
Sementara itu, Project Officer Program EnABLE Kemitraan, Syaiful Alim, menjelaskan bahwa Program EnABLE merupakan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap manfaat Program Pengurangan Emisi di Kaltim melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif.
Ia mengatakan, program tersebut tidak menghadirkan agenda baru, melainkan memperkuat program pembangunan yang telah berjalan di daerah.
Program EnABLE tidak akan membawa agenda baru yang terpisah dari prioritas pembangunan daerah.
“Sebaliknya, program ini hadir untuk mendukung berbagai inisiatif yang sedang berjalan, memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan masyarakat desa dan kelompok rentan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh manfaat dari pembangunan dan pengurangan emisi,” ucapnya.
Menurut Syaiful, Program EnABLE dilaksanakan di 71 desa dan kampung yang tersebar di empat kabupaten, yakni Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, dan Mahakam Ulu.
Program tersebut memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya agar dapat berpartisipasi sekaligus memperoleh manfaat secara adil.
Di Kabupaten Kubar, pelaksanaan program akan didukung oleh empat organisasi masyarakat sipil, yaitu Perkumpulan Bina Benua Kutai, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Lembaga Pelindung Hutan Rakyat Borneo, dan Lembaga Bikal Karya Lestari.
Keempat mitra tersebut akan mendampingi masyarakat dalam sosialisasi, penguatan kapasitas, pengembangan mata pencaharian berkelanjutan, hingga memfasilitasi akses terhadap manfaat program pengurangan emisi.
“Ketika kita berbicara tentang pengurangan emisi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang manusia. Kita sedang berbicara tentang keluarga-keluarga yang hidup di desa-desa dan kampung sekitar hutan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Iwan Darmawan, menekankan pentingnya sosialisasi yang optimal agar masyarakat memahami sekaligus mampu memanfaatkan program tersebut.
“Kami berharap melalui program ini, sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal sehingga masyarakat siap menerima, memanfaatkan, dan memperoleh manfaat dari program yang dijalankan,” harapnya.
Ia menambahkan, peran mitra lokal menjadi faktor penting dalam mendampingi masyarakat selama implementasi program. Sinergi antara pemerintah, mitra pelaksana, dan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi menuju pembangunan rendah karbon yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kubar,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Pemkab Kubar, perwakilan Pemprov Kaltum, jajaran Kemitraan, perangkat daerah, pemerintah kampung, lembaga adat, KPHP, tenaga pendamping profesional, organisasi masyarakat sipil, serta para pemangku kepentingan lainnya. (Btr/ADV/Diskominfo Kubar)
