Samarinda, Sekala.id – Aksi damai puluhan tenaga honorer non-database di lingkunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) pada Kamis (14/8/2025), segera mendapat respons Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Mantan legislator Senayan itu menegaskan, aspirasi para honorer sudah diperjuangkan. Kini nasib mereka bergantung pada keputusan pemerintah pusat.
“Kalau instruksi turun, langsung kami lantik. Tidak pakai lama,” kata Rudy usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kaltim, Jumat (15/8/2025).
Menurutnya, kewenangan pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun ASN berada di tangan pusat. Pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan dan menyiapkan data.
“Semua sudah kami kirim. Ada mekanismenya, ada prosesnya. Kita di daerah tinggal menunggu,” ujarnya.
Rudy menambahkan, pihaknya memberi perhatian khusus bagi honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa kepastian status.
Rudy kemudian menutup singkat wawancara karena harus menunaikan salat Jumat.
“Begitu sayang, cukup ya,” ujarnya sambil tersenyum. (Kal/El/Sekala)
