Kukar, Sekala.id – Pemerintah Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara (Kukar), terpaksa menerapkan strategi bertahap dalam pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil karena keterbatasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak bisa sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan fisik.
Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin, menjelaskan bahwa penggunaan DD dan ADD sudah diatur dengan ketat. Dana desa, kata dia, juga harus dialokasikan ke sektor lain seperti ketahanan pangan, bantuan sosial, hingga operasional pemerintahan desa.
“Dana desa tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk infrastruktur. Harus dibagi untuk kebutuhan lain,” ujar Joemadin.
Sementara itu, pembagian ADD juga memiliki porsi tersendiri. Sekitar 70 persen digunakan untuk membayar honor perangkat desa, BPD, ketua RT, dan tenaga pendidik agama. Sisanya baru bisa dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik.
Karena kondisi tersebut, pemerintah desa harus menyusun skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan meskipun secara bertahap.
Selain memaksimalkan dana yang tersedia, pihak desa juga berupaya mencari dukungan dari luar. Pemerintah desa menggandeng anggota legislatif dan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah kabupaten maupun pihak swasta.
“Kami berharap ada tambahan bantuan dari kabupaten agar pembangunan bisa lebih cepat terealisasi,” kata Joemadin.
(Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
