Jakarta, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan berbasis digital dengan meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Peluncuran ini menjadi bagian penting dalam rangka mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus mengukuhkan langkah Mahulu menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.
Bertempat di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk Jakarta, Rabu (26/2/2025), acara peluncuran KKPD tersebut dirangkai dengan kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Focus Group Discussion (FGD). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, bersama sejumlah pejabat tinggi dari Pemkab Mahulu, Bank Indonesia, dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Kaltara.
Peluncuran ditandai dengan penyerahan kartu KKPD secara simbolis oleh Pemimpin Divisi Funding & Customer Management PT BPD Kaltimtara, Amuniantoyo, kepada Bupati Mahulu. Momen ini menandai awal dari implementasi sistem pembayaran non-tunai dalam belanja operasional pemerintahan di Mahulu.
Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menegaskan pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut, langkah ini adalah bagian integral dari reformasi birokrasi dan upaya membangun sistem pelayanan publik yang lebih responsif, efisien, dan bersih.
“Di era digital seperti sekarang ini, pemerintah dituntut untuk bertransformasi. KKPD adalah bentuk nyata komitmen Pemkab Mahulu dalam membangun tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Mahulu Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang memperkuat penerapan program tersebut di lingkungan Pemkab Mahulu.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Bank Kaltimtara atas sinergi yang telah dibangun selama ini. Menurutnya, sinergi antar lembaga keuangan dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan sistem digitalisasi keuangan.
“Saya optimis, implementasi KKPD ini akan berjalan baik dan dapat memberikan manfaat nyata dalam percepatan belanja daerah yang tepat, cepat, dan akuntabel,” tutupnya.
Acara tersebut juga dihadiri perwakilan dari Bank Indonesia KPW Kaltim, yakni Ketua Tim BI Setya Dodi Ermawan, serta jajaran pejabat Mahulu seperti Asisten Administrasi Umum Kristina Tening, Inspektur Mahulu Budi Gunardjo Ompusunggu, dan kepala-kepala OPD lainnya. (Jor/El/ADV/Pemkab Mahulu)