Balikpapan, Sekala.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dalam mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kembali ditegaskan melalui workshop pendampingan penginputan komitmen dan realisasi P3DN ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini digelar oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Novotel Balikpapan, pada 1-2 November 2024.
Workshop dua hari ini resmi dibuka oleh Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, serta Kepala Bagian PBJ Linge Bahalan. Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Anik Nurul Aini, sebagai narasumber. Sebanyak 150 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mahulu turut ambil bagian.
Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menekankan pentingnya kegiatan ini untuk memenuhi komponen penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, khususnya pada sub-indikator Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Fokusnya adalah memastikan komitmen terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan baseline indikator kepatuhan P3DN.
“Melalui SIPD, kita memiliki alat yang mampu melaporkan komitmen dan realisasi penggunaan produk dalam negeri secara berkala dan akurat. Ini mencakup belanja barang/jasa maupun belanja modal di setiap perangkat daerah. Langkah ini merupakan kontribusi Kabupaten Mahulu dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam PBJ pemerintah,” ujar Bonifasius.
Bupati juga berharap, workshop ini mampu memperkuat komitmen dan kepatuhan perangkat daerah untuk konsisten menggunakan produk dalam negeri. SIPD dioptimalkan sebagai alat pelaporan sekaligus monitoring guna mendukung evaluasi yang transparan dan akurat.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan data akurat untuk MCP KPK tahun 2024, terutama pada area PBJ. Fokusnya adalah memastikan pemenuhan komitmen TKDN dan realisasi produk dalam negeri selaras dengan belanja di masing-masing perangkat daerah.
“Saya berharap seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius. Hasil dari workshop ini harus diimplementasikan secara nyata di perangkat daerah masing-masing,” tutup Bonifasius.
Dengan SIPD sebagai sistem monitoring, Pemkab Mahulu optimistis dapat meningkatkan transparansi dan kinerja dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan produk dalam negeri. (Kal/Mul/ADV/Pemkab Mahulu)
