Kutim, Sekala.id – Perang melawan korupsi makin gencar! Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menunjukkan komitmennya untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Dalam acara sosialisasi bertajuk “Penyusunan Kebijakan Anti-Korupsi” yang digelar di Gedung Wanita, Pusat Perkantoran Pemkab Kutai Timur, Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Rabu (30/10/2024), BPKP mengajak para pejabat hingga pegawai negeri untuk bersatu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sulastin, yang mewakili Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, menegaskan bahwa korupsi adalah musuh besar bangsa yang tak bisa dibiarkan.
“Korupsi adalah salah satu tantangan utama yang kita hadapi. Ini bukan sekadar tugas administratif, tapi langkah besar menuju pemerintahan yang bersih,” tegas Sulastin.
Sulastin menekankan pentingnya kesadaran moral sebagai benteng diri.
“Kesadaran untuk menjauhi korupsi harus tumbuh dari dalam diri. Agama, sebagai nilai luhur, menjadi benteng moral yang mampu mencegah kita dari tergelincir dalam korupsi,” ungkapnya penuh keyakinan.
Tak hanya beretorika, acara ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Felix Joni Darjo, yang memberikan materi padat dan berbobot terkait strategi dan praktik implementasi SPIP yang terintegrasi. Dalam sesinya, Felix menguraikan berbagai metode pengawasan efektif yang mampu mencegah kebocoran anggaran dan menekankan akuntabilitas dalam setiap kebijakan keuangan.
“Pegawai pemerintah memiliki peran besar dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas korupsi,” kata Felix.
Acara ini juga makin hidup dengan sesi diskusi interaktif yang membuka kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kendala birokrasi yang dihadapi dalam penerapan SPIP di berbagai instansi. Narasumber berpengalaman yang hadir memberikan solusi dan inspirasi baru, menambah semangat peserta untuk mendukung pelaksanaan SPIP yang penuh integritas.
Sosialisasi ini diharapkan menjadi titik awal yang signifikan bagi semua instansi pemerintah di Kaltim untuk berdiri teguh melawan segala bentuk korupsi. Atas nama pemerintah daerah, Sulastin mengajak semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergandengan tangan, membangun pengawasan dan pembinaan SPIP yang berkualitas dan terintegrasi.
“Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen kuat, kita bisa menciptakan Indonesia yang bebas korupsi,” pungkasnya dengan penuh optimisme.
Kegiatan ini hanyalah permulaan. BPKP berencana meluncurkan berbagai program lainnya untuk membangun budaya kerja yang berintegritas di seluruh instansi pemerintahan. Dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya SPIP sebagai garda terdepan, diharapkan setiap elemen pemerintah dapat lebih tanggap dalam mencegah kebocoran anggaran dan menjalankan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Kutim)
