Samarinda, Sekala.id – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ir Sutomo Jabir menyoroti lambannya pembangunan infrastruktur jalan di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah perbatasan. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat di Bumi Etam.
Menurut Sutomo Jabir, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada daerah perkotaan yang sudah maju. Ia menginginkan agar pemerintah juga memperhatikan wilayah perbatasan yang masih tertinggal. Pasalnya, hingga saat ini, akses jalan di sana masih sangat buruk dan sulit.
“Saya sudah sampaikan ke Dinas PUPR Pera Kaltim, jangan hanya membangun daerah-daerah yang mudah diakses saja. Harus ada pemerataan pembangunan. Daerah-daerah lain juga harus dilirik. Meskipun biayanya mahal dan sulit ke sana, tapi tetap harus kita prioritaskan,” ujarnya.
Sutomo Jabir juga menanyakan soal program pembangunan di tahun 2024 mendatang. Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Kaltim bisa melanjutkan beberapa pembangunan infrastruktur terutama akses jalan di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan daerah pemilihan (dapil) wilayah VI miliknya.
“Di tahun 2024, program pemerintah untuk Kutai Timur harus melanjutkan jalan-jalan provinsi yang belum tuntas. Itu yang selalu saya minta. Di Kutai Timur juga ada pembangunan penahan gelombang di beberapa tempat. Di Kecamatan Sandaran ada beberapa titik. Termasuk rumah layak huni yang juga kita dorong terus,” katanya.
Selain Kutai Timur, Sutomo Jabir juga menyebutkan bahwa Kabupaten Berau menjadi prioritas pemerintah. Sebab, ada banyak pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di daerah itu.
“Saya harap, manfaat dari pembangunan ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga, saya tetap meminta pemerintah untuk menuntaskan daerah yang masih tertinggal itu. Kita ingin adanya pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota di Bumi Etam,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Pera Provinsi Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bahwa pihaknya akan menampung semua usulan dari DPRD Kaltim mengenai kegiatan-kegiatan bersifat mendesak yang benar-benar diperlukan masyarakat.
“Kita sudah memberikan informasi rencana kerja Dinas PUPR kepada komisi III. Seluruh bidang, seperti Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perkim, semuanya kita paparkan,” terangnya.
“Kemudian kita juga mendengar masukan dari Komisi III DPRD Kaltim, kira-kira kegiatan apa saja yang sekiranya mendesak dan diperlukan oleh masyarakat. Makanya, kita tampung semua masukkan dari mereka. Seperti, akses jalan yang harus dimaksimalkan, termasuk pembangunan pantai dan terkait jalan lingkungan,” sambungnya. (Jor/El/ADV/DPRD Kaltim)
