Mahulu, Sekala.id – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Drs. Yohanes Avun, mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk fokus dan bersikap terbuka selama proses pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur yang digelar di Kantor Bupati Mahulu, Rabu (12/2), Avun menekankan pentingnya kesiapan administratif dan kedisiplinan seluruh pihak yang terlibat.
“Seluruh dokumen terkait pengelolaan anggaran tahun 2024 harus sudah lengkap dan siap. Bendahara dan pelaksana teknis di setiap OPD diminta untuk tidak mengabaikan proses ini,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar tidak ada pejabat maupun staf teknis yang bepergian ke luar daerah selama pemeriksaan berlangsung. Fokus dan kesiapsiagaan menjadi kunci agar proses berjalan tanpa hambatan.
“Tim BPK harus dilayani dengan baik. Jangan ada informasi yang ditutup-tutupi. Kalau ditanya, jawab dengan benar. Ini soal akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,” ujarnya.
Avun meminta setiap OPD menyiapkan personel yang memahami persoalan teknis anggaran agar bisa memberikan penjelasan komprehensif kepada auditor. Ia juga mengingatkan agar tidak ada yang merasa takut diperiksa.
“Anggap saja BPK ini teman yang membantu kita mengevaluasi. Kalau ada kekurangan, itu jadi pelajaran. Jangan anggap pemeriksaan ini momok, tapi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan,” tambahnya.
Dengan pemeriksaan interim ini, Avun berharap Mahulu bisa terus menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memperkuat sistem keuangan daerah yang efisien dan bertanggung jawab. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
