Samarinda, Sekala.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar High Level Meeting (HLM) dan Workshop Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Fugo, Senin (4/11/2024) pagi. Acara ini digelar oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Kabupaten Kutim dengan mengusung tema “Penguatan Strategi 4K dalam Pengendalian Inflasi Daerah.”
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk narasumber dari Bank Indonesia (BI) Kaltim, Bayu Hadi Hardianto, serta Sekretariat TPID, Zubair. Tak hanya itu, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, hadir membuka acara. Jajaran pimpinan daerah lainnya seperti Dandim 0909/KTM Letkol Inf Ginanjar Wahyutomo, Danlanal Sangatta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar, Asisten Ekonomi Pembangunan Zubair, dan Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif juga turut hadir.
Dalam laporannya, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutim, Vita Nur Hasanah, menegaskan pentingnya implementasi strategi 4K—Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif—untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
“Strategi ini dirancang untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang berdampak pada inflasi,” jelas Vita singkat.
Pjs Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, juga menyoroti bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, langkah strategis seperti operasi pasar dan subsidi sementara untuk komoditas yang harganya melonjak harus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga.
“Kolaborasi adalah kunci. Semua elemen, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, harus bersama-sama menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Langkah seperti operasi pasar dan subsidi sementara sangat penting untuk melindungi ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Agus menekankan, TPID memiliki peran strategis dalam merespons potensi gejolak inflasi, terutama saat terjadi situasi tidak menentu seperti bencana atau momentum tertentu, misalnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ia mengingatkan, lonjakan permintaan di masa-masa seperti itu dapat menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.
Sebagai langkah jangka panjang, TPID Kutim telah menyusun roadmap pengendalian inflasi 2022-2024. Agus menggarisbawahi pentingnya mitigasi dan evaluasi rutin, termasuk rapat minimal sebulan sekali untuk memastikan TPID responsif terhadap perubahan harga yang terjadi.
“Jika ada kenaikan harga, seperti gula, kita harus cepat memutuskan apakah perlu subsidi atau langkah strategis lainnya. Ini tanggung jawab bersama untuk menjaga inflasi tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat,” tambah Agus.
Selain membahas strategi, kegiatan ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi kinerja TPID melalui hasil assessment unggulan. Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi TPID dalam menyusun langkah-langkah yang lebih efektif di masa depan. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Kutim)
