Samarinda, Sekala.id – Aktivitas ekonomi warga di sekitar Polder Air Hitam terus mendapat dukungan DPRD Samarinda. Namun, geliat tersebut dinilai perlu diikuti pembenahan fasilitas publik, terutama penerangan dan penataan parkir yang menjadi persoalan saat kawasan ramai pada malam hari.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah mengatakan, penerangan jalan umum (PJU) menjadi salah satu fasilitas yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, kawasan Polder Air Hitam yang menjadi ruang berkumpul masyarakat semestinya memiliki pencahayaan memadai, terutama ketika aktivitas warga berlangsung hingga malam.
Minimnya penerangan, kata Helmi, tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban. Kondisi kawasan yang terlalu gelap dikhawatirkan dapat memunculkan persoalan bagi masyarakat yang beraktivitas di lokasi tersebut.
Karena itu, DPRD Samarinda berencana mendorong koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan fasilitas penerangan.
“Nanti akan kami tanyakan kepada dinas terkait. Sebab, kalau kondisinya sudah sampai meresahkan masyarakat, tentu ini juga bisa membahayakan,” ujar Helmi, Senin (10/8/2026).
Persoalan lain yang ikut menjadi perhatian DPRD adalah aktivitas parkir di sekitar Polder Air Hitam. Tingginya kunjungan masyarakat membuat kendaraan tidak jarang memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas apabila tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas. Helmi menyebut pemerintah dapat mempertimbangkan penyediaan sekaligus penataan fasilitas parkir agar kendaraan pengunjung tidak menggunakan ruang jalan secara sembarangan.
Selain menciptakan ketertiban, pengelolaan parkir yang lebih terorganisir juga dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak. Kita siapkan fasilitas parkir, termasuk untuk para pedagang. Jadi, masyarakat yang datang juga punya tempat dan tujuan yang jelas,” katanya.
Meski menyoroti sejumlah persoalan, Helmi mengapresiasi geliat ekonomi yang muncul di sekitar Polder Air Hitam. Aktivitas pedagang dan pelaku UMKM dinilai telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan.
Menurut dia, aktivitas ekonomi tersebut tidak perlu dibatasi selama tetap memperhatikan kepentingan publik. Pemerintah, masyarakat, pedagang, dan pengunjung perlu menjaga agar perkembangan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Selama kegiatan itu memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya untuk berjualan dan menambah penghasilan, patut didukung,” tuturnya.
Saat ini, penataan Polder Air Hitam dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut keberadaan PJU, tetapi juga pengaturan parkir, aktivitas perdagangan, kebersihan, serta ketertiban kawasan.
DPRD Samarinda selanjutnya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas persoalan tersebut. Koordinasi terutama diarahkan kepada perangkat daerah yang menangani penerangan jalan dan urusan perhubungan.
Helmi berharap pembahasan bersama OPD dapat menghasilkan langkah penataan yang lebih tepat. Dengan begitu, Polder Air Hitam tetap dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan.
“Setidaknya nanti kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas yang terkait,” pungkas Helmi. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
