Kukar, Sekala.id – Pemerintah Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terpaksa menunda sejumlah program pembangunan akibat keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Situasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa hingga kader Posyandu.
Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin, mengungkapkan bahwa penundaan pencairan anggaran sudah terasa sejak awal tahun dan hingga Maret belum ada kejelasan realisasi dana.
“Gaji perangkat desa yang seharusnya dibayarkan setiap bulan masih tertunda. Ini bukan hanya di desa kami, tapi juga terjadi di banyak wilayah lain,” ungkap Joemadin.
Tak hanya berdampak pada aparat desa, insentif bagi kader Posyandu juga ikut terhambat. Padahal, menurut Joemadin, kader Posyandu memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa.
“Posyandu sangat penting, terutama untuk pelayanan dasar kesehatan masyarakat. Tapi karena dana belum cair, insentif kader pun ikut tertunda,” jelasnya.
Lebih jauh, keterlambatan ini juga membuat sejumlah proyek fisik desa terpaksa ditunda. Program pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam perencanaan tidak bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran operasional.
“Kami sudah menyusun rencana kerja dan prioritas pembangunan. Namun, karena dananya belum masuk, semua kegiatan belum bisa berjalan maksimal,” ujar Joemadin.
Pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pencairan Dana Desa bisa segera direalisasikan.
“Harapan kami tentu agar proses pencairan dana ini ke depan tidak lagi terlambat, supaya pelaksanaan program pembangunan bisa lebih lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.
Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Joemadin memastikan pemerintah desa tetap berusaha menjalankan program prioritas dengan mengandalkan sumber daya yang ada sembari menunggu kepastian anggaran. (Jor/El/ADV/Pemkab Kukar)
