Samarinda, Sekala.id – Sebuah kesalahan administrasi yang terjadi di TPS 001 Kelurahan Bugis, Samarinda, berbuntut pada keputusan digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Senin (2/12/2024). Keputusan ini diambil setelah ditemukan pelanggaran yang melibatkan empat pemilih pindahan dari luar kota.
Masalah bermula ketika empat pemilih asal Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Paser diberikan dua jenis surat suara, yakni untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Pemilihan Wali Kota Samarinda. Padahal, menurut aturan, mereka hanya berhak atas surat suara Pilgub.
“Seharusnya surat suara yang diberikan hanya untuk Pemilihan Gubernur. Namun, ada kesalahan dari petugas KPPS yang menyerahkan dua surat suara sekaligus,” ungkap Arif Rakhman, Komisioner KPU Samarinda, dalam keterangannya.
Kesalahan ini tak luput dari pengawasan Bawaslu Samarinda. Setelah mendapat laporan dari pengawas TPS, Bawaslu langsung merekomendasikan PSU melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Evaluasi KPU Samarinda pun menyimpulkan bahwa pelanggaran ini memiliki potensi besar memengaruhi hasil pemilu, sehingga PSU dianggap sebagai langkah paling adil.
Untuk menjamin kelancaran PSU, KPU Samarinda menyiapkan logistik sesuai standar, termasuk menandai khusus surat suara agar tidak tercampur dengan pemungutan sebelumnya. Warga sekitar TPS 001 juga diberi pemberitahuan terkait jadwal PSU dan tata cara pelaksanaannya.
Namun, partisipasi masyarakat masih menjadi tanda tanya. “Apakah PSU ini meningkatkan partisipasi pemilih atau justru menurunkannya? Itu yang akan kita lihat nanti,” ujar Arif.
PSU di TPS 001 Samarinda menjadi momen introspeksi bersama, baik bagi penyelenggara maupun masyarakat, untuk terus menjaga integritas proses demokrasi. Dengan langkah korektif ini, diharapkan kepercayaan publik terhadap Pilkada tetap terjaga. (Kal/El/Sekala)
