Balikpapan, Sekala.id – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan dengan matang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 November mendatang. Dalam upaya memastikan kelancaran hajatan demokrasi ini, Pemprov menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah, Rabu (13/11/2024) di Hotel Novotel, Balikpapan.
Rakor ini dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Pjs Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, hingga Danrem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kesiapan Pilkada merupakan prioritas utama pemerintah daerah.
“Kami rutin mengadakan koordinasi melalui Desk Pilkada setiap Senin. Dalam pertemuan ini, setiap perkembangan, terutama terkait logistik, selalu dipantau untuk memastikan semua berjalan lancar,” ujar Sri Wahyuni.
Meski persiapan sudah berjalan optimal, Pemprov Kaltim masih mengatasi sejumlah kendala logistik di beberapa wilayah. Distribusi logistik terus dikawal agar tiba tepat waktu hingga ke pelosok desa dan kelurahan.
“Kita tidak ingin ada keterlambatan. Semua logistik harus tiba sebelum 27 November,” tambah Sri.
Tak hanya soal logistik, Pemprov Kaltim menggandeng DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada. DPRD Kaltim fokus meningkatkan partisipasi pemilih, sementara TNI dan Polri memastikan keamanan tetap terjaga. Di sisi lain, Kejaksaan mengawasi agar pelanggaran hukum tidak terjadi selama proses berlangsung.
Beberapa daerah seperti Mahakam Ulu dilaporkan sudah menyelesaikan distribusi logistik. Namun, masih ada wilayah lain yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini menjadi topik utama dalam Rakor kali ini.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam Rakor adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN). Sri Wahyuni menegaskan, ASN harus menjaga integritas dan menjadi teladan dalam proses demokrasi.
“Netralitas itu wajib. Tapi, hak mereka untuk memilih tetap harus dihormati,” ujar Sri.
Ia berharap pesan ini dipahami seluruh ASN di Kaltim agar tidak ada konflik kepentingan yang merusak jalannya Pilkada.
Pemprov Kaltim juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pilkada. Konsolidasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan semua pihak, dari tingkat provinsi hingga desa, bersinergi dalam mendukung kelancaran Pilkada.
Plh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan Pilkada serentak di Kaltim berjalan aman dan damai.
“Koordinasi ini adalah fondasi utama untuk suksesnya Pilkada di Kaltim,” ungkapnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu menjadi bukti keseriusan Kaltim menyambut Pilkada serentak 2024. Dengan persiapan matang, Sri Wahyuni optimistis Pilkada di Kaltim bisa menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan aman.
“Ini bukan hanya soal Pilkada di Kaltim, tapi juga kontribusi kita dalam menjaga demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Kutim)
