Samarinda, Klausa.co – Jalan poros Dondang, Muara Jawa salah satu jalan penghubung Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda nyaris putus. Kondisi ini diduga akibat aktivitas pengangkutan batu bara ilegal yang merusak jalan yang baru saja diperbaiki dengan anggaran APBD.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyatakan prihatin atas kerusakan jalan tersebut. Ia menilai, perbaikan jalan seharusnya menjadi tanggung jawab pihak ketiga, yaitu perusahaan batu bara yang menggunakan jalan tersebut untuk hauling.
“Kami sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan ini demi kepentingan masyarakat. Tapi ternyata jalan ini digunakan untuk hauling tambang ilegal,” ujar Seno.
Pria yang menjabat Sekjen DPD Gerindra Kaltim, mendesak Dinas PUPR dan Dishub terkait untuk segera menyelidiki penyebab kerusakan jalan. Ia ingin mengetahui apakah kualitas pemadatan dan turap jalan sudah sesuai dengan spesifikasi.
“Kami minta Dinas PUPR dan Dishub terkait untuk segera menyelidiki penyebab rusaknya jalan ini,” tegasnya.
Seno juga menegaskan, sebagai wakil rakyat ia akan melakukan pengawasan secara bertanggung jawab. Ia akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam perbaikan dan penggunaan jalan poros ini untuk dimintai penjelasan.
Dalam situasi ini, dinas terkait harus segera menindaklanjuti permintaan Seno. Penyelidikan yang komprehensif dan transparan harus dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan penggunaan jalan poros Dondang Muara Jawa sebagai jalur pengangkutan batu bara ilegal.
Seno menuntut tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pengangkutan batu bara ilegal yang merusak jalan poros Dondang, Muara Jawa. Ia juga meminta langkah-langkah pencegahan agar jalan tersebut tidak lagi dimanfaatkan secara ilegal dan perbaikan yang dilakukan benar-benar berkesinambungan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan tindak tegas pelaku pengangkutan batu bara ilegal ini. Kami juga minta langkah-langkah pencegahan agar jalan ini tidak lagi dimanfaatkan secara ilegal,” ucapnya.
Seno berharap pemeliharaan jalan-jalan poros yang strategis dapat dilakukan dengan baik. Ia menilai, keberlanjutan aksesibilitas jalan akan berdampak positif pada mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. Untuk itu, ia meminta transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak swasta.
“Kami harap pemeliharaan jalan-jalan poros ini dapat dilakukan dengan baik. Ini penting untuk mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. Kami juga minta transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak swasta,” tuturnya.
Dia juga menegaskan, akan segera melakukan pengawasan dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai penjelasan.
“Dalam waktu dekat, kami akan lakukan pengawasan dan panggil pihak-pihak terkait,” tandasnya. (Mar/Mul/Klausa)
