Samarinda, Sekala.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus bergerak memacu pembangunan dari akar rumput. Dalam upaya tersebut, Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, menegaskan pentingnya memberdayakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Adat Kampung (LAK) sebagai mitra strategis pemerintah kampung. Hal ini ia sampaikan dalam acara peningkatan kapasitas LPM dan LAK se-Kabupaten Mahulu yang digelar di Ballroom Five Hotel Samarinda, Selasa (29/10/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMPK) Mahulu ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Kepala DPMPK Mahulu Damianus Tamha, Koordinator Tim Teknis Gerbangmas P2MKM Beny Arianto, camat, serta petinggi kampung dari berbagai wilayah Mahulu. Momen ini juga menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyatukan visi pembangunan.
Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menekankan bahwa pembangunan kampung tak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Organisasi masyarakat seperti LPM dan LAK memegang peranan vital dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
“Organisasi seperti LPM dan LAK mungkin berada di luar struktur pemerintahan formal, tetapi mereka adalah jiwa yang hidup di tengah masyarakat kampung. Tugas kita adalah memberdayakan mereka agar perannya semakin nyata dalam mendukung pembangunan,” ujar Bupati.
Sejak awal menjabat pada 2016, Bupati dua periode ini telah memprioritaskan sinergi antara pemerintah kampung dan organisasi masyarakat. Menurutnya, ada jarak yang selama ini memisahkan kedua pihak, dan tugas pemerintah adalah menjembatani jarak itu demi menciptakan harmoni.
“Membangun dari kampung berarti menyatukan seluruh elemen, termasuk LPM dan LAK, ke dalam mekanisme pemerintahan. Inilah komitmen saya sejak awal,” tegasnya.
Bonifasius juga melihat pembaruan UU Desa (UU No. 3 Tahun 2024) sebagai peluang emas untuk memperkuat peran LPM dan LAK. Regulasi ini, katanya, memberikan ruang lebih besar bagi organisasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan di kampung.
“Kita tidak ingin ada jarak lagi. Semua organisasi masyarakat, terutama LPM dan LAK, harus menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan di kampung, termasuk dalam musyawarah desa dan Musrenbang,” ungkapnya.
Ia juga mendorong setiap LPM dan LAK untuk memiliki rencana kerja tahunan yang terstruktur dan dapat dikonsultasikan dengan pemerintah kampung. Dengan begitu, kolaborasi bisa berjalan lebih efektif dan terarah.
Lebih dari sekadar administrasi, Bonifasius berharap LPM dan LAK dapat menjadi perekat sosial di tengah masyarakat. Ia ingin kedua lembaga ini aktif mencegah potensi polarisasi yang kerap terjadi di masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
“Pemberdayaan LPM dan LAK bukan hanya soal fungsi mereka sebagai penunjang tugas pemerintah, tetapi juga sebagai elemen penting yang menyatukan masyarakat. Kita ingin silaturahmi terus terjaga dan semangat kerja sama semakin kuat,” ujar Bupati.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, sinergi antara pemerintah kampung dan organisasi masyarakat di Mahulu diharapkan mampu menjadi pondasi kokoh untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
“Kita mulai dari kampung, dari akar. Bersama LPM dan LAK, kita bangun Mahulu yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih berdaya,” tutup Bonifasius dengan penuh optimisme. (Jor/Mul/ADV/Pemkab Mahulu)
