Samarinda, Sekala.id – DPRD Kota Samarinda mengingatkan ancaman serius lonjakan penduduk pada 2030. Minimnya anggaran program Keluarga Berencana (KB) dalam APBD 2026 dinilai bisa mempercepat krisis layanan publik jika tidak segera dibenahi. Komisi IV DPRD Samarinda menilai, pengendalian penduduk yang setengah hati hari ini bisa berujung pada tekanan besar terhadap keuangan daerah di masa depan.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa rendahnya alokasi anggaran untuk program KB dalam APBD 2026 menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Bebannya akan merembet ke mana-mana, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga lapangan kerja,” ujar Anhar, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, lonjakan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan layanan dasar. Mulai dari fasilitas kesehatan, jaminan sosial, hingga penyediaan lapangan kerja. Namun, kapasitas fiskal daerah diperkirakan tidak akan mampu mengejar laju kebutuhan tersebut jika tidak diantisipasi sejak sekarang.
Tak hanya soal anggaran, DPRD juga menyoroti lemahnya implementasi program di lapangan. Salah satunya program Kampung KB yang dinilai belum berjalan optimal.
Data tahun 2023 menunjukkan, dari 20 Kampung KB yang telah ditetapkan, hanya lima yang aktif menjalankan kegiatan. Sisanya, disebut lebih banyak bersifat administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Banyak yang hanya sebatas formalitas. Ada plang, tapi tidak ada aktivitas yang benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.
Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program. DPRD menilai, tanpa evaluasi menyeluruh, program pengendalian penduduk berpotensi hanya menjadi rutinitas birokrasi tanpa hasil signifikan.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota untuk merumuskan ulang strategi pengendalian penduduk. Program yang dijalankan harus lebih terukur, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Jika tidak, Samarinda berisiko menghadapi dampak bom waktu yang berlapis. Mulai lonjakan penduduk yang tidak terkendali, layanan publik yang kewalahan, serta beban fiskal yang kian berat menuju 2030. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
