Samarinda, Sekala.id – Kebijakan pemotongan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) menjadi perhatian berbagai pihak. Isu ini mencuat setelah Damayanti, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, angkat bicara, menyoroti minimnya transparansi dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Sampai sekarang, belum ada kejelasan dari Pemprov terkait alasan pemotongan. Kami di DPRD juga masih terkunci karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk, jadi sulit untuk bertindak,” ujar Damayanti, menggambarkan kebuntuan yang dirasakan DPRD.
Di sisi lain, suara warganet yang mengeluhkan pemotongan BKT kian nyaring di media sosial. Namun, langkah nyata dari DPRD Kaltim harus menunggu pembentukan fraksi dan kelompok kerja yang saat ini masih dalam proses.
Damayanti sendiri mengaku penasaran dengan alasan di balik kebijakan kontroversial ini.
“Apakah ada masalah dalam distribusi beasiswa ataukah keputusan ini diambil atas dasar yang lain?” ungkapnya.
Pernyataan Damayanti muncul usai Rapat Paripurna ke-2 di DPRD Kaltim, di mana dia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pembentukan AKD. Ia berharap, setelah DPRD memiliki susunan lengkap, mereka bisa segera menyikapi masalah BKT.
“Pimpinan DPRD baru dijadwalkan terpilih pada 20 September. Setelah itu, kami akan mulai bergerak dan mencari solusi untuk isu ini,” tambahnya.
Damayanti juga menyarankan agar jika pemotongan benar terjadi, bantuan beasiswa harus tetap dialokasikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Lebih jauh lagi, ia mengusulkan pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai solusi jangka panjang untuk menjamin akses pendidikan yang lebih merata.
Saat ini, publik menanti langkah nyata Pemprov Kaltim untuk memberikan kejelasan atas polemik ini. Sementara DPRD Kaltim terus berbenah, masyarakat berharap isu pemotongan beasiswa bisa segera terselesaikan dengan baik. (Jor/El/Sekala)
