Samarinda, Sekala.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal menindak tegas praktik juru parkir (jukir) liar dan pungutan tak resmi yang selama ini dibayar oleh warga pegguna kantong parkir. Solusinya, Pemkot akan menerapkan sistem parkir berlangganan berbasis digital yang segera diluncurkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Parkir berlangganan akan menjadi salah satu terobosan Pemkot Samarinda untk menertibkan pengelolaan parkir. Selain itu, skema ini diharapkan bisa menekan kebocoran pendapatan daerah Kota Tepian.
“Sistem pembayarannya akan digital alias nontunai. Yang kami prioritaskan adalah efisiensi dan akuntabilitas, jadi bukan hanya soal mengejar setoran,” tegas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda, Didi Zulyani, pada Kamis (7/8/2025).
Setiap kendaraan nantinya mendaftar, dan akan menerima kartu langganan dan stiker resmi yang wajib dipasang. Proses pembayaran akan dilakukan sepenuhnya secara digital melalui platform perbankan. Artinya, tidak ada lagi transaksi tunai antara pengguna parkir dan jukir di lapangan.
Menurut Didi, langkah ini juga sebagai upaya menertibkan praktik jukir liar yang disebut-sebut kerap dibekingi kelompok tertentu.
“Bukan hanya soal pendapatan daerah, ini juga soal perlindungan masyarakat dari pungli,” ujar Didi.
Saat ini, sistem tengah memasuki tahap pemantapan. Wali Kota Samarinda pun disebut turut mengawasi langsung proses perancangannya.
“Pak Wali minta agar sistem ini benar-benar matang. Harus spesifik, lengkap, dan dievaluasi rutin setiap pekan,” ungkapnya.
Menariknya, Dishub tidak akan serta-merta menyingkirkan para jukir eksisting. Sebaliknya, mereka justru akan diberi ruang untuk bergabung dalam sistem resmi.
“Para jukir bisa jadi bagian dari sistem ini. Kita rekrut, bina, dan latih. Harapannya, kita bisa memutus rantai pungli dan menciptakan ekosistem parkir yang tertib,” tambah Didi.
Dishub juga belajar dari kegagalan sistem serupa di kota lain, terutama soal lemahnya pengawasan. Untuk itu, pihaknya menggandeng TNI, Polri, dan Satpol PP sebagai mitra pengamanan.
“Kita tak mau main-main. Pengawasan harus tegas. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi membangun kepercayaan publik,” pungkas Didi. (Jor/El/Sekala)
