Samarinda, Sekala.id – Enam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah digodok DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi batas waktu krusial. Jika pelaporannya melewati 30 November 2026, seluruh rancangan tersebut berisiko tidak bisa melanjutkan proses konsultasi dan finalisasi bersama pemerintah pusat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan percepatan pembahasan menjadi prioritas agar tidak ada rancangan regulasi yang tertahan akibat persoalan administrasi.
Saat ini, keenam Raperda tersebut hampir menyelesaikan seluruh materi pembahasan. Bapemperda bahkan menggelar pembahasan secara maraton selama hampir sepekan untuk mengejar target penyelesaian.
“Pembahasan sudah hampir tuntas. Kami bekerja maraton selama beberapa hari terakhir supaya seluruh Raperda bisa segera difinalkan. Targetnya, besok sudah selesai dan hasilnya kami sampaikan dalam Rapat Paripurna 18 November,” kata Demmu, Selasa (17/11/2026).
Enam rancangan regulasi itu terbagi dalam dua kelompok. Komisi II DPRD Kaltim menangani dua Raperda, sementara empat lainnya dibahas oleh panitia khusus (Pansus).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut progres seluruh tim pembahas cukup menggembirakan. Empat Pansus yang mendapat tugas menyelesaikan rancangan regulasi juga hampir menuntaskan materi masing-masing.
Meski demikian, penyelesaian pembahasan di internal DPRD bukan tahap terakhir. Keenam Raperda masih harus melewati konsultasi dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum memasuki proses penetapan.
Persoalannya, seluruh tahapan tersebut berkaitan dengan batas waktu pelaporan melalui sistem e-Perda. Bapemperda harus memastikan dokumen keenam rancangan regulasi sudah dilaporkan paling lambat 30 November 2026.
Demmu menegaskan, tenggat tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, keterlambatan berpotensi menghentikan kelanjutan proses pembentukan regulasi.
“Kalau batas waktunya terlewati, Raperda tidak bisa lagi masuk ke tahapan konsultasi maupun finalisasi. Ini yang sedang kami antisipasi agar seluruhnya bisa diselesaikan tepat waktu,” tegasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Kaltim)