Samarinda, Sekala.id – Upaya mengurangi risiko banjir di Samarinda perlu dimulai dari pengendalian pembangunan permukiman. DPRD Samarinda meminta pemerintah kota memperketat pengawasan terhadap pengembang yang membangun kawasan perumahan, terutama di lahan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbanyak pembangunan drainase. Kepatuhan terhadap tata ruang dan perlindungan kawasan resapan juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Dia meminta Pemkot Samarinda mengevaluasi pembangunan perumahan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan penyerapan air. Terlebih, lahan yang telah ditetapkan sebagai zona merah atau kawasan resapan seharusnya tidak dialihfungsikan untuk pembangunan yang bertentangan dengan peruntukannya.
“Kalau sudah ditetapkan sebagai zona merah, berarti kawasan tersebut tidak boleh dibangun. Pemerintah harus tegas mengingatkan pengembang bahwa lahan itu merupakan daerah resapan air,” tegas Deni, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pengawasan juga harus memastikan setiap pengembang menyediakan fasilitas pendukung sesuai ketentuan. Mulai dari ruang terbuka hijau (RTH), kolam retensi, hingga prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).
Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, diminta mendata sekaligus mengawasi kawasan perumahan yang telah berdiri maupun masih dalam tahap pembangunan.
“Pengawasan selama ini masih kurang. Karena itu, saya mengingatkan dinas terkait, terutama PUPR yang menangani tata ruang, agar pengawasan dilakukan lebih maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Deni menyoroti perlunya pembenahan sistem drainase secara terintegrasi. Menurutnya, pembangunan saluran air harus dirancang dengan memperhitungkan kapasitas, keterhubungan jaringan, hingga lokasi pembuangan akhir.
“Setiap membangun drainase, harus jelas ke mana arah alirannya dan di mana titik akhirnya,” katanya.
Dia mencontohkan jaringan drainase permukiman yang semestinya terkoneksi dengan saluran pembuangan menuju anak Sungai Mahakam maupun Sungai Karang Mumus. Tanpa perencanaan tersebut, pembangunan saluran berpotensi tidak efektif meski telah menggunakan anggaran.
Karena itu, dia mendorong Pemkot Samarinda menyusun cetak biru atau blueprint drainase sebagai acuan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan di seluruh wilayah.
Pembenahan tersebut perlu dibarengi normalisasi saluran dan pembangunan kolam retensi. Sejumlah fasilitas penampungan air di Pampang, kawasan Air Hitam, Gang Indra, dan Sempaja juga menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir.
Deni menyadari persoalan banjir tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Namun, perencanaan yang terintegrasi diharapkan mampu menekan volume genangan sekaligus memperpendek waktu surutnya air.
Dia meminta musim kemarau dimanfaatkan untuk mengevaluasi infrastruktur dan mempersiapkan langkah pencegahan sebelum intensitas hujan meningkat.
“Jangan sampai kejadian ini terus berulang. Saat kemarau kita menghadapi bencana kabut asap, dan ketika musim hujan tiba, jangan sampai persoalan banjir kembali terjadi,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)