Samarinda, Sekala.id – Dinamika politik nasional dinilai ikut memengaruhi cara generasi muda memandang masa depan mereka di Indonesia. Bagi sebagian anak muda, persoalan bukan lagi sekadar soal lapangan kerja, tetapi juga tentang keadilan dalam sistem dan ruang partisipasi yang dianggap belum sepenuhnya terbuka.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai kebijakan publik yang tidak dirasakan inklusif berpotensi menurunkan kepercayaan generasi muda terhadap institusi negara. Dia menyinggung polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batas usia dalam kontestasi politik nasional yang sempat menuai perdebatan luas di masyarakat.
Menurutnya, kebijakan semacam itu perlu dilihat secara kritis agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Apakah benar membuka ruang bagi generasi muda secara luas, atau hanya mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu saja,” ujar Anhar.
Dia menilai, kondisi tersebut dapat memicu sikap apatis di kalangan anak muda. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin semakin banyak generasi muda memilih mencari peluang hidup dan karier di luar negeri karena merasa sistem di dalam negeri tidak memberi ruang yang adil.
Anhar mengatakan, perkembangan teknologi digital membuat generasi muda semakin mudah membandingkan situasi di Indonesia dengan negara lain. Mereka kini bisa melihat secara langsung bagaimana sistem kerja, tata kelola pemerintahan, hingga peluang pengembangan diri dijalankan di berbagai negara.
“Anak muda sekarang melihat banyak pilihan. Mereka membandingkan bagaimana sistem di luar bekerja dan bagaimana peluang diberikan secara terbuka,” katanya.
Dia uga menyoroti masih adanya pandangan bahwa akses terhadap pekerjaan maupun posisi strategis di Indonesia belum sepenuhnya berjalan berdasarkan meritokrasi. Situasi itu, kata dia, dapat membuat generasi muda merasa kemampuan dan kompetensi tidak cukup menjadi modal utama untuk berkembang.
“Kalau mereka merasa ruang di dalam negeri tidak terbuka secara adil, tentu mereka akan mencari tempat yang dianggap lebih menghargai kemampuan,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola, baik dalam sektor ketenagakerjaan maupun kebijakan publik secara umum. Menurut Anhar, generasi muda membutuhkan kepastian bahwa kesempatan dan ruang partisipasi benar-benar dapat diakses secara setara.
“Kalau ingin generasi muda tetap percaya pada sistem, maka ruang partisipasi dan kesempatan harus benar-benar terbuka untuk semua,” pungkasnya. (Kal/El/ADV/DPRD Samarinda)
