Samarinda, Sekala.id – Aksi penertiban lapak di Pasar Subuh, Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Jumat pagi (9/5/2025) berlangsung ricuh. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, dan sejumlah instansi membongkar paksa lapak-lapak pedagang sebagai bagian dari program relokasi ke Pasar Beluluq Lingau, Jalan PM Noor.
Ketegangan sempat pecah antara petugas dan pedagang yang mendapat dukungan dari sejumlah mahasiswa. Meski terjadi perlawanan, pembongkaran tetap dilakukan hingga kawasan tersebut bersih dari lapak.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Subuh, Abdussalam, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai sepihak dan minim dialog.
“Kalau memang mau ditata, disusun, kami ikut saja. Kami mendukung yang terbaik, tapi jangan dipindahkan,” ujarnya.
Abdussalam menegaskan para pedagang bukan menolak penataan, namun keberatan dengan relokasi. Ia juga mengeluhkan kurangnya pelibatan pedagang dalam proses keputusan.
“Selama ini pemerintah hanya mengundang ketua paguyuban. Kami ini pedagang kecil, cuma mau cari makan,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Nurrahmani, menyatakan relokasi telah disiapkan sejak 2023. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di lokasi baru sudah lengkap.
“Kami sudah siapkan lapak, listrik, sampai keamanan. Penertiban ini agar mereka bisa jualan di tempat yang lebih layak,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, ikut hadir dan menyampaikan keprihatinan atas penertiban yang dinilai terburu-buru.
“Saya tidak akan membela jika pedagang salah, tapi tolong beri waktu. Mari kita bermusyawarah. Kalau perlu, mereka siap bongkar sendiri,” ujarnya.
Vananzda juga menyoroti ketidakjelasan dari pihak pemilik lahan yang disebut meminta pemindahan.
“Selama ini hubungan pedagang dan pemilik lahan baik-baik saja. Tapi sekarang tidak bisa dihubungi. Ini yang jadi pertanyaan,” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa Pasar Subuh bukan sekadar tempat berdagang, tetapi sudah menjadi bagian dari sejarah kota.
“Sudah 50 tahun berdiri. Kalau hanya soal trotoar, mereka siap ditata,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, para pedagang masih berharap ada ruang dialog dengan pemerintah terkait masa depan lapak mereka. (Jor/El/Sekala)
