Samarinda, Sekala.id – Samarinda, ibukota Kalimantan Timur, ironisnya menjadi langganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sepanjang awal tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mencatat 240 kasus, angka tertinggi di Kaltim. Realita pahit ini bagaikan pil pahit di tengah upaya membangun kota yang sejahtera.
Deni Hakim Anwar, Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, angkat bicara. Ia mengkritik minimnya inisiatif pencegahan dari pihak terkait, yang berakibat pada melonjaknya angka kekerasan.
“Saya lihat selama ini fokusnya hanya pada penindakan, sedangkan pencegahan terlupakan,” tegas Deni.
Menurutnya, sosialisasi pencegahan harus diperluas, tak hanya di sekolah. Ia mendorong pemanfaatan media visual dan platform digital untuk meningkatkan efektivitas. “Sosialisasi di media sosial bisa sangat efektif. Kita harus maksimalkan potensinya,” saran Deni.
Deni menyadari bahwa angka yang tercatat hanyalah puncak gunung es. Banyak korban yang bungkam karena rasa malu atau trauma. “Mereka tidak melapor karena malu dan trauma,” ungkapnya.
Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra ini menekankan pentingnya platform digital untuk pelaporan. “Gunakan platform digital seperti grup atau website sebagai alat advokasi. Ini penting untuk menguak kasus yang tak terlaporkan,” jelasnya.
Kolaborasi menjadi kunci. Deni menyerukan sinergi antar lembaga, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta universitas, komunitas, dan organisasi pemerintah. “Kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan,” tandasnya.
Tak lupa, Deni mengingatkan peran krusial orang tua dalam pengawasan dan pendidikan. Penting untuk membekali anak dengan pemahaman tentang batasan dan menanamkan nilai-nilai moral melalui pendidikan agama. “Peran orang tua sangat krusial, dengan pendidikan agama sebagai fondasi moral yang kuat,” pungkasnya. (Ya/El/ADV/DPRD Samarinda)
