Samarinda, Sekala.id – Kemiskinan ekstrem masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Meski Presiden Jokowi telah menginstruksikan seluruh daerah untuk mengejar zero persen miskin ekstrem di akhir 2024, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menilai hal itu tidak realistis.
“Tidak ada jaminan kemiskinan bisa dihapuskan. Tapi saya melihat Pemkot Samarinda sudah berusaha. Namun kan, Samarinda ini tidak hanya tergantung sendiri, jadi dia juga masih bergantung dengan provinsi dan nasional,” kata Sani, Selasa (13/2/2024).
Menurut Sani, kemiskinan ekstrem bisa dicegah jika ada kebijakan nasional yang menguntungkan rakyat. Misalnya, menurunkan harga BBM dan membuka lapangan kerja yang mudah diakses.
“Target zero persen miskin ekstrem hingga akhir tahun ini tidak memungkinkan, apalagi kondisi kepemimpinan dan keuangan saat ini. Tetapi saya optimis kemiskinan ekstrem bisa dikurangi,” ujarnya.
Sani mengatakan, faktor utama kemiskinan ekstrem adalah lapangan pekerjaan yang sulit. Jika seseorang tidak punya penghasilan, tapi harus tetap hidup, maka wajar saja dia masuk kategori miskin ekstrem.
Hal ini sudah dibahas oleh Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda. Sani mengapresiasi program-program yang ditawarkan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem.
“Ada pembahasan program dengan Dinsos PM. Saya lihat sudah mengarah ke penurunan kemiskinan ekstrem, dan saya hargai itu,” tuturnya.
Namun, Sani juga menyoroti data kemiskinan ekstrem yang harus sinkron antara lapangan dan pusat. Dia meminta agar objek miskin ekstrem diteliti lebih cermat. Sani menambahkan, ada juga kemiskinan yang disebabkan oleh perilaku individu, seperti malas kerja, judi, mabuk-mabukan, dan narkoba. Miskin seperti ini tidak bisa dihitung.
“Miskin yang seperti apa, atau pemalas, kriminal, atau otaknya cuma mau makan saja. Misalnya program bagi-bagi makanan itu, saya tidak setuju kalau yang diberi makan orang seperti itu,” pungkasnya. (Ya/El/ADV/DPRD Samarinda)
