Samarinda, Sekala.id – Banjir di Kota Samarinda turut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pengendalian banjir yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pernyataan ini disampaikan Akmal saat hadir dalam Festival Mahakam 2023 bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun, Minggu (26/11/2023).
Akmal mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Pangdam VI Mulawarman untuk membantu penanganan banjir di pintu air Jembatan 1. Dia berharap ada kerjasama antara Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemprov Kaltim, dan Pemkot Samarinda untuk menuntaskan persoalan tersebut.
“Kuncinya di situ. Kita harus bahu-membahu mengatasi banjir di Samarinda. Ini demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Akmal.
Akmal juga menegaskan, Pemprov Kaltim akan menghormati rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menjadi acuan dalam pengendalian banjir Samarinda. Dia tidak ingin ada gesekan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda terkait pemanfaatan lahan, terutama di daerah tangkapan air.
Lokasi saat ini ramai diributkan menjadi sengketa, adalah rencana pembangunan mini soccer Vorvo yang berlokasi di Jalan Letjen Soeprapto (eks Jalan Pembangunan), Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Pembangunan fasilitas olahraga ini dihentikan sementara oleh Pemkot Samarinda setelah melakukan inspeksi mendadak pada 6 Januari 2023 lalu. Proyek tersebut dinilai tidak memiliki izin dan bertentangan dengan RTRW Kota Tepian.
Akmal mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak ketiga sebagai pengembang kawasan olahraga tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Ia berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah.
“Saya ikut RTRW kota, kami harus taat, karena ini wilayah Kota Samarinda. Pemprov sifatnya mendukung, tidak boleh ambil alih. Pasalnya otoritas ada di Pemkot Samarinda,” tegasnya.
Mengenai banjir, Akmal menuturkan, air memiliki sifat mencari tempat yang lebih rendah. Oleh karena itu, jangan membangun bangunan di kawasan tangkapan air.
“Saya melihat, kebijakan Pak Wali yang membenahi daerah resapan air mesti didukung. Selanjutnya, mesti ada pembicaraan dengan pihak yang menghambat agar komunikasi berjalan dengan baik,” jelas Akmal.
Dia yakin pendekatan komunikasi, bisa diutamakan untuk menyelesaikan polemik. Terkait komunikasi kepala BPKAD kepada Pemkot Samarinda yang dinilai kurang baik, Akmal menyatakan akan segera memperbaiki. Ia menganggap bahwa penanganan banjir merupakan tanggung jawab bersama dan bentuk pelayanan pemerintah untuk masyarakat.
“Apa kendala Kepala BPKAD? Ya kalau komunikasi saja, serahkan pada Gubernur kalau itu,” tegasnya.
Akmal mengapresiasi langkah Wali Kota Samarinda yang berupaya memperbanyak daerah resapan air di kota ini. Bahkan, ia menawarkan bantuan dari Pemprov Kaltim untuk menyediakan bibit pohon yang bisa ditanam di daerah resapan air tersebut.
“Pak Wali perbanyak daerah resapan air, nanti kami bantu penghijauannya, butuh berapa bibit pohon nanti kami sediakan,” sambungnya. (Jor/El/Sekala)
