Jakarta, Sekala.id – Bupati Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam forum RUPS PT BPD Kaltim Kaltara Tahun Buku 2024, khususnya terkait penguatan pengawasan kredit serta optimalisasi layanan bank terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat umum.
Menurutnya, salah satu tantangan besar bank pembangunan daerah adalah menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyaluran kredit agar terhindar dari kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan bank maupun pemegang saham.
“BPD harus benar-benar disiplin terhadap standar operasional. Jangan sampai terjadi kredit fiktif atau keputusan yang longgar, karena bisa berdampak besar terhadap kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya peningkatan laba dan efisiensi sebagai tolok ukur kinerja bank. Dalam konteks pemegang saham daerah, dividen yang optimal akan sangat membantu APBD dalam membiayai program-program publik.
Namun Bonifasius menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ia mengusulkan agar BPD Kaltim Kaltara meninjau kembali suku bunga kredit, khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di daerah.
“Banyak masyarakat yang justru kesulitan berkembang karena bunga terlalu tinggi. Harus ada solusi agar mereka bukan hanya membayar bunga, tapi juga memperoleh keuntungan usaha,” tuturnya.
Bupati juga mengapresiasi kinerja kantor cabang BPD di Mahulu yang dinilainya terus membaik. Ia menyebut fasilitas ATM, peningkatan layanan, serta penyuluhan kepada masyarakat menjadi langkah nyata yang patut diapresiasi.
“Kami mendorong masyarakat untuk menabung, memanfaatkan layanan kredit, dan menjadikan BPD sebagai mitra usaha. Kalau pelayanannya semakin baik, ekonomi masyarakat akan ikut tumbuh,” tutupnya. (Jor/El/ADV/Pemkab Mahulu)
